Ombudsman RI Ajak Seluruh Pihak Berpartisipasi Awasi Pelayanan Publik
Padang (ANTARA) - Ombudsman RI mengajak seluruh pihak berpartisipasi mengawasi pelayanan publik, karena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Ombudsman semata namun butuh dukungan semua pihak.
"Mari bersama-sama turut berperan memperbaiki kelemahan pelayanan publik berupa usulan dan saran agar lebih berkualitas," kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih di Padang, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu pada Evaluasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2021 yang digelar oleh Ombudsman Sumbar. Menurut dia partisipasi diperlukan karena akan memberikan penguatan agar apa yang menjadi keluhan masyarakat soal pelayanan publik dapat diperbaiki dan diselesaikan. Ia menyampaikan Ombudsman bukan dewa yang sempurna dan memiliki kekurangan serta keterbatasan termasuk jumlah SDM sementara jangkauan amat luas.
"Tanpa partisipasi dari semua pihak tentu Ombudsman tidak akan bisa bekerja maksimal," kata dia.
Ombudsman terus mendorong partisipasi publik mulai dari kalangan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengawasi pelayanan publik.
"Kami juga mengusulkan agar di kampus didirikan unit kegiatan mahasiswa di bidang pengawasan pelayanan publik," ujarnya.
Selain itu, ia menilai perlu pelibatan perguruan tinggi dalam pendampingan pemerintah daerah yang tingkat kepatuhan terhadap standar layanan publik masih rendah.Â
"Sebentar lagi kami akan mengumumkan hasil penilaian kepatuhan  2021. Harapannya bisa terwujud kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan terhadap pemda yang kepatuhannya masih rendah," kata dia
Di samping itu, Ombudsman  juga membuka kesempatan kerja sama dengan para dosen yang ingin melaksanakan riset terkait advokasi kebijakan. Ia mengakui jika tanpa partisipasi dari banyak pihak Ombudsman kesulitan menjangkau pengawasan pelayanan publik hingga ke desa-desa yang paling ujung. Tidak hanya itu, ia juga mengajak kalangan legislatif untuk bersama-sama membuat rumah aspirasi di setiap daerah pemilihan untuk menghimpun keluhan masyarakat soal pelayanan publik.
"Ini akan menjadi sinergi yang baik untuk mendengar keluhan publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk dipenuhi secara lebih baik," kata dia.
