Ombudsman RI : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Adalah Kunci Suksesnya Program Investasi dan Hilirisasi.
Banten - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto menegaskan pentingnya pengawasan publik dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam pengelolaan investasi dan hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Hery saat menjadi keynote speaker dalam Forum Group Discussion (FGD) yang di hadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten, Budi santoso, Kepala Keasistenan Utama V Ombudsman RI, Irma Syarifah, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi, Kadis DPMPTSP Provinsi Banten, Virgojanti, Kadis DPMPTSP Kota Serang, Rahman Hakim, Kadis DPMPTSP Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan, Kabid DPMPTSP Kabupaten Serang, Agus Sudrajat, dan Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sugeng Setyadi, Rabu (19/11/2025) di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Banten.
"Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah kunci transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi dan hilirisasi tanpa maladministrasi" ujar Hery.
Menurutnya, Ombudsman memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak menyimpang dari prinsip pelayanan publik yang bersih dan efisien.
"FGD ini menjadi bagian dari upaya pencegahan maladministrasi agar pembangunan di sektor energi, infrastruktur, dan industri hijau benar-benar berpihak kepada masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten, Budi santoso, menyebut telah menyiapkan rencana untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Banten.
"Pengembangan infrastruktur, seperti jalan tol Serang-Pandeglang, dilihat sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi di selatan, dengan rencana untuk zona industri guna menarik investasi. Ujar Budi.
Ia menambahkan, Pentingnya menyelaraskan pertumbuhan investasi dengan penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan lingkungan ditekankan, dengan pandangan optimis menuju pencapaian tujuan pembangunan Indonesia di Tahun 2045.
Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan akademisi untuk memastikan pembangunan nasional sejalan dengan prinsip good governance.
