• ,
  • - +
Ombudsman: Perlunya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabar Ombudsman • Kamis, 25/11/2021 •
 
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Seminar Nasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto didampingi oleh Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Gunung Djati Bandung Idzam Fautanu menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rabu (24/11/2021) di Mercure Convention Center Ancol.

Seminar Nasional ini mengangkat tema "Ombudsman dan Supremasi Hukum". Hery menjelaskan bahwa dengan supremasi hukum, maka diharapkan hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh pihak manapun. Penegakan hukum oleh Ombudsman adalah terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau sering disebut dengan praktik maladministrasi.

Ombudsman diberikan mandat untuk mengawasi pelayanan publik, dan Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan terhadap aparat penegak hukum yang menjadi pihak terlapor atas praktik maladministrasi. "Tugas Ombudsman tidak hanya menerima, memeriksa dan menyelesaikan laporan, tapi juga koordinasi, kerjasama dan membangun jaringan kerja dengan seluruh stakeholder untuk mencegah praktik maladministrasi," jelas Hery.

Seperti tertuang dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, pendidikan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik. Kampus merupakan tempat yang sangat baik dan efektif untuk memberikan parktik langsung dan pengalaman tentang pelayanan publik yang baik. "Bagaimanapun kampus merupakan mata air bangsa," tambahnya.

Dalam seminar yang diikuti oleh 96 orang dosen dan tenaga pendidikan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini Hery mengutarakan harapannya agar Ombudsman bersama-sama dengan civitas academica Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati bisa berkolabrasi bersama untuk menyelesaikan problem-problem pelayanan publik dari pencegahan sampai dengan penyelesaian laporan. (NF)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...