Ombudsman: Pemerintah Tak Sigap Tangani Kasus Papua
Reportase.tv Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai konflik vertikal yang terjadi di Papua sebulan terakhir adalah bentuk ketidak sigapan pemerintah. Itu diungkapkan saat diskusi publik oleh Setara Institute, Kamis (12/9/2019).
"Kelambanan dan ketidaksigapan pemerintah dan tidak diprioritaskan (konflik di Papua), maka boleh dikatakan ini bagian dari hal-hal yang masuk dalam konteks pembiaran", Katanya dalam diskusi di di Hotel Ashley, Jakarta Pusat.
Ninik mencontohkan seperti penanganan kasus di Nduga dan Wamena, ada sekitar 5.000 pengungsi yang belum mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah. Padahal kasus tersebut sudah berjalan sejak tahun lalu dan bukan hanya menjadi perhatian dalam negeri, tapi juga dunia internasional.
Kasus menjadi kian rumit karena Pemkab Nduga tidak mengetahui data terkait berapa total warganya yang mengungsi, karena hampir 45.000 lebih warganya tersebar tanpa diketahui tempat persinggahannya.
"Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak pelayanan publiknya? Yang paling mendasar soal datanya saja belum dimiliki secara otentik." ujarnya.
Menurut Ninik, Ombudsman telah memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan Daerah agar kasus di Papua dijadikan pelajaran. Jika penanganan untuk penyelesaian masalah di Papua tidak dilakukan secara komprehensif, bukan tidak mungkin akan memicu terulangnya konflik kembali.
Ninik menyampaikan dari laporan Ombudsman Papua, awalnya masyarakat masih merasa aman dan aktivitas publik berjalan lancar. Namun gejolak muncul seiring dengan dimatikannya pelayanan internet di Jayapura dan Sorong,
"Setelah ada pemblokiran, mereka mulai gelisah, terutama dalam aspek ekonomi. Bahkan Ombudsman sampai hari ini masih mendalami bagaimana efek domino dari pemblokiran ini terhadap kerugian sektor ekonomi," tegasnya Ninik.
Akibat dari pemblokiran itu, banyak pelayanan publik yang tidak terfasilitasi, seperti alat komunikasi, Perbankan dan Rumah Sakit yang akhirnya memicu kerusuhan.
Ninik juga menyampaikan, bahwa Ombudsman meminta skema perencanaan yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus Papua. Karena Ombudsman menilai adanya ketidak sigapan kepolisian manakala berhadapan dengan aksi demo yang muncul secara tiba-tiba.
"Persiapan cara bertindak untuk menghalau demo yang sifatnya mendadak, ini satu hal yang perlu dipikirkan ke depan, supaya tidak ada kerusakan yang lebih besar." Pungkas Ninik.
