Berita

PALU - Ombudsman RI meminta pemerintah melanjutkan pemberian bantuan pangan hingga Desember 2024. Hal ini sebagai antisipasi atas prediksi terus naiknya harga bahan pangan pokok.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan program bantuan pangan harus dilanjutkan secara jangka panjang. "Bantuan pangan adalah salah satu bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat," ujarnya di Kompleks Pergudangan Bulog Tondo Kota Palu, Selasa (26/3/2024).

Meskipun demikian, Yeka memberikan catatan rerkait data penerima bantuan pangan. "Bantuan pangan ada persoalan data yang awalnya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sekarang mengaju pada data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dari Kemenko PMK," terang Yeka.

Data P3KE menyasar penerima bantuan berdasarkan desil 1-3, dimana lebih memprioritaskan keluarga miskin dan lansia. Data P3KE belum sepenuhnya mutakhir, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak pemerintah pusat (Kemenko PMK) dan pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data P3KE sebagai basis data penerima bantuan pangan.

Yeka menyarankan persoalan data ini harus ada SDM yang ditugaskan untuk  memperbarui data di tingkat desa dan didanai oleh APBN. "Jadi ada yang bertanggung jawab siapa saja  yang berhak menerima. Jika tidak, data ini tidak ada yang mengawal," ucap Yeka.

Selain itu, Ombudsman memberikan masukan agar  Pemerintah tidak lagi menggunakan jargon swasembada 100% dan menggunakan one rice policy. "Lebih baik bilang saja swasembada beras 80% sehingga sisanya bisa ambil impor. Karena faktanya kita impor," ujarnya.

Terkait pengawasan penyaluran bantuan pangan, di hari yang sama Ombudsman RI juga melakukan tinjauan ke Kantor Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kota Palu. Giat ini dilaksanakan untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran, penyaluran sesuai prosedur dan kesesuaian kualitas serta kuantitas bantuan pangan.

Penerima bantuan pangan di Kelurahan Nunu pada bulan Januari - Maret 2024 (tahap 1) tercatat sebanyak 703 KK, jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya yg hanya tercatat sebanyak 350 KK.

Namun, pada pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Nunu, masyarakat penerima bantuan pangan kerap berganti. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan pangan pada P3KE, sehingga membuat tingginya pergantian penerima bantuan pangan di lapangan.

Ombudsman menyoroti terkait belum adanya alternatif kebijakan jika bantuan pangan  gagal disalurkan. Misalnya jika tidak ditemukan penerima dan penggantinya. Secara kualitas, beras bantuan pangan sudah cukup baik dengan kriteria beras medium.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menerangkan saat ini stok beras nasional sebanyak 1,1 juta ton. Ia mengatakan jumlah ini akan terus bertambah hingga 450 ribu ton sesuai kontrak dengan mendatangkan beras dari luar negeri.

Meskipun demikian, Suyamto mengatakan panen padi yang saat ini mulai berlangsung, Bulog siap melakukan penyerapan beras dalam negeri.

 "Sulteng ini kami laporkan mulai tahun ini bisa menerima impor langsung dari negara asal. Sebelumnya, stok dari Sulsel dan Jatim. Hal ini  memakan waktu yang cukup lama, sehingga mulai tahun ini kita datangkan langsung. Hal ini mempercepat kedatangan stok dan efisiensi biaya angkutan," terangnya.

Namun Suyamto mengakui masih memiliki tugas supaya supplier dapat meningkatkan kapasitas bongkarnya. (awp)