• ,
  • - +
Ombudsman Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Nataru
Kabar Ombudsman • Selasa, 17/11/2026 •
 
Anggota Ombudsman RI saat meninjau Pasar Sekip Ujung dan Pasar KM 5, Kota Palembang, Sumatera Selatan

PALEMBANG - Ombudsman RI mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bahan pangan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Peningkatan kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan dan pergantian tahun perlu diantisipasi melalui langkah pengendalian harga dan jaminan ketersediaan pangan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Pasar Sekip Ujung dan Pasar KM 5, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah komoditas pangan pokok dan strategis dijual dengan harga relatif tinggi. Selain itu, pedagang dan konsumen mengungkapkan bahwa pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah untuk mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas masih dirasakan jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Sekip Ujung, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp65.000 per kilogram, dan cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, MinyaKita ditemukan dijual dengan harga Rp17.000 per liter oleh pedagang yang tidak memiliki tanda sebagai penjual resmi MinyaKita.

Kondisi serupa ditemukan di Pasar KM 5. Harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram, dan cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram. Meskipun ketersediaan MinyaKita relatif aman dan harganya ditemukan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), Ombudsman masih menemukan pedagang yang belum memasang informasi tanda tempat penjualan resmi MinyaKita.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat momentum Nataru berpotensi meningkatkan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemantauan harga, tetapi juga harus memastikan ketersediaan pasokan dan menyiapkan langkah intervensi apabila terjadi kenaikan harga yang membebani masyarakat.

"Jangan sampai ketika permintaan meningkat dan harga mulai naik, pemerintah baru bergerak melakukan intervensi. Langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan efektivitas operasi pasar," tegas Fikri.

Menurutnya, stabilisasi harga pangan tidak cukup dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan data harga di pasar. Pemerintah perlu memastikan bahwa data tersebut diikuti dengan tindakan konkret, terutama ketika ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan. Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah harus menjadi instrumen intervensi yang dapat diaktifkan secara cepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman juga memperoleh keterangan dari sejumlah pedagang dan pembeli bahwa operasi pasar maupun Gerakan Pangan Murah untuk menekan kenaikan harga komoditas seperti beras, daging, dan cabai masih jarang dilakukan.

"Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah jangan hanya menjadi kegiatan seremonial atau program yang dilaksanakan berdasarkan kalender kegiatan pemerintah. Instrumen tersebut harus benar-benar digunakan untuk merespons kondisi pasar. Ketika harga komoditas mulai meningkat dan daya beli masyarakat tertekan, pemerintah harus hadir melalui intervensi yang nyata," ujarnya.

Ombudsman juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan MinyaKita. Meskipun ketersediaannya relatif aman di pasar yang dipantau, masih ditemukan penjualan di atas HET serta pedagang yang tidak memasang tanda sebagai penjual resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada ketersediaan barang, tetapi juga harus memastikan kepatuhan harga dan ketertiban mekanisme penjualan.

Ombudsman menilai bahwa pengendalian harga pangan menjelang Nataru membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Perum BULOG, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan perlu diarahkan pada komoditas yang menunjukkan kenaikan harga, kelancaran distribusi dari produsen ke pasar, kecukupan stok, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan harga yang berlaku.

Untuk itu, Ombudsman mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait agar segera melakukan pemetaan komoditas pangan yang berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Nataru, memastikan kecukupan pasokan di pasar tradisional, meningkatkan frekuensi pemantauan harga dan stok, serta menyiapkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah secara lebih intensif dan terarah.

Ombudsman juga meminta agar pengawasan terhadap MinyaKita diperkuat, baik dari aspek ketersediaan, kepatuhan terhadap HET, maupun kepatuhan pedagang terhadap ketentuan penjualan resmi.

"Ukuran keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan bukan sekadar tersedianya stok di gudang atau terlaksananya kegiatan operasi pasar. Yang paling penting adalah masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan mudah, pasokannya tersedia, dan harganya tetap terjangkau. Pemerintah harus memastikan hal tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, terutama menjelang Nataru," tutup Fikri.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...