• - +
Ombudsman Klarifikasi Dirjen Dukcapil tentang Akses Data Kependudukan oleh Swasta
Kabar Ombudsman • Kamis, 25/07/2019 • anita_widyaning
 

SHARE

Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie dan Ahmad Suadi bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh untuk mengklarifikasi pemanfaatan data kependudukan oleh perusahaan swasta, Rabu (24/7/2019).

Alvin Lie menjelaskan yang menjadi sorotan Ombudsman adalah data seperti apa yang bisa di akses oleh perusahaan swasta. "Di era digital ini,  data pribadi merupakan nilai yang sangat besar. Terbukanya akses untuk data kependudukan, menjadikan kekhawatiran masyarakat data mereka beredar dimana saja dan untuk apa," ujarnya di sela-sela pertemuan di Kantor Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ia menyarankan kepada Dirjen Dukcapil  agar dalam aturan kerja sama dengan pihak swasta  ditekankan bahwa pemberian akses hanya untuk cek keabsahan atau verifikasi data, bukan untuk mengakses data penduduk.

Alvin juga meminta agar Dirjen Dukcapil meningkatkan pengawasan keamanan data dan menjaga kepercayaan yang diberikan konsumen agar datanya dilindungi.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tidak semua informasi data diberikan kepada pihak swasta yang telah bekerja sama. Menurutnya  ada tiga tolok ukur yakni kewenangan, substantif, dan prosedur. "Kriteria lembaga diseleksi yang diberikan akses adalah Kementerian, non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan pertimbangan lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelasnya.

Dirinya melanjutkansingle identity number seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP merupakan data dasar yang terkoneksi dengan SIM, nomor seluler, perbankan, paspor, dan kepemilikan kendaraan. (goh)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...