Ombudsman Kawal Keandalan Produksi dan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan beriringan dengan kepastian dukungan anggaran dan kelancaran distribusi. Selain memperkuat kesinambungan pasokan, pembangunan fasilitas produksi baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi. Dengan demikian, ketersediaan pupuk bagi petani dapat lebih terjamin dan turut mendukung produktivitas pertanian, program swasembada pangan, serta ketahanan pangan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Fikri dalam kunjungan lapangan (site visit) ke lokasi pembangunan Pabrik IIIB PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Tim Ombudsman RI diterima oleh Robby Setiabudi Madjid, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Maryono, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
Dalam pemaparannya, PT Pupuk Indonesia menjelaskan bahwa pembangunan Pabrik IIIB Pusri merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas produksi dan menjamin keberlanjutan pasokan pupuk nasional, khususnya pupuk urea. Pabrik tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi amonia hingga 1.350 ton per hari dan urea sebesar 2.750 ton per hari.
Fikri menyampaikan bahwa pembangunan pabrik baru tersebut perlu dipastikan berjalan sesuai target, baik dari sisi penyelesaian pembangunan maupun kesiapan operasionalnya. Keandalan fasilitas produksi diharapkan dapat memperkuat kemampuan penyediaan pupuk nasional sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan tepat waktu.
"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan pabrik ini berjalan sesuai target sehingga nantinya dapat memperkuat kemampuan produksi dan penyediaan pupuk nasional. Keandalan produksi sangat penting untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan tepat waktu," ujar Fikri.
Selain kapasitas produksi, Ombudsman RI juga menyoroti kecukupan anggaran penyediaan pupuk bersubsidi tahun 2026. Berdasarkan data yang diperoleh Ombudsman RI, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sekitar 9,5 juta ton. Namun, anggaran yang tersedia saat ini baru mencukupi penyediaan sekitar 8,55 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1 juta ton pupuk bersubsidi.
Ombudsman RI juga mencermati pemberitaan media mengenai pengajuan tambahan anggaran oleh Kementerian Pertanian kepada Kementerian Keuangan untuk meningkatkan volume penyediaan pupuk bersubsidi sektor pertanian dari 8,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Menanggapi hal tersebut, Fikri meminta Kementerian Keuangan memberikan perhatian dan memprioritaskan realisasi tambahan anggaran penyediaan pupuk bersubsidi. Kepastian anggaran dinilai penting agar alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dapat dipenuhi dan tidak mengganggu keberlangsungan aktivitas pertanian, khususnya dalam menghadapi musim tanam.
"Kami meminta agar Kementerian Keuangan memprioritaskan dan memastikan realisasi tambahan anggaran penyediaan pupuk bersubsidi. Jangan sampai alokasi pupuk yang sudah ditetapkan pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya karena keterbatasan anggaran. Ini menyangkut keberlangsungan aktivitas pertanian dan kepastian petani dalam memperoleh pupuk yang dibutuhkan," tegas Fikri.
Melalui kunjungan ini, Ombudsman RI mendorong PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Sriwidjaja untuk memastikan pembangunan Pabrik IIIB berjalan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan. Ombudsman RI juga mendorong kementerian terkait memastikan dukungan anggaran dan kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi berjalan optimal agar kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.








