• - +
Ombudsman Imbau ASN Ikuti Petunjuk Kerja Normal Baru Kemenpan-RB
Kabar Ombudsman • Kamis, 18/06/2020 •
 
Konferensi pers daring Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (18/6/2020). (ANTARA/HO-Humas Ombudsman RI)

SHARE

Jakarta (ANTARA) - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti petunjuk yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait cara bekerja normal baru.

"Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dari Kemenpan-RB, saya yakin ASN kita tetap produktif dan di sisi lain tetap aman," kata Amzulian dalam temu pers yang disiarkan secara daring dalam akun Youtube Ombudsman RI, Kamis (18/6).

Sebelumnya, kata Amzulian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo sudah memberikan langkah-langkah yang dapat diikuti ASN agar dapat bekerja produktif di era normal baru.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo juga sudah menentukan tentang adanya sistem kerja bergilir (sif) bagi ASN dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan di ruang kerja.

ASN juga diarahkan untuk dapat membagi lokasi bekerja, antara pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah dan di kantor, sebagai bagian dari pengaturan kerja yang lebih eksibel.

Selain itu, penyusunan strategi kerja dalam proses maupun tata cara kerja baru dalam pelayanan publik, juga menjadi acuan langkah selanjutnya.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan bahwa masyarakat memerlukan standar baru pelayanan publik yaitu dengan mengakomodasi standar bekerja layanan tidak tatap muka dan layanan yang bekerja dari rumah.

Untuk itu, Ombudsman RI sedang merancang lokakarya membahas ini bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan nanti perwakilan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar bersama-sama merumuskan standar baru pelayanan publik ini bagaimana, sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...