Ombudsman Himbau BUMDes Jadi Kios Tani
Kepulauan Mentawai - Ombudsman RI mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa menjadi kios tani. Lantaran dari empat pulau yang ada di wilayah Kepulauan Mentawai, hanya tersedia satu kios tani.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan penyebab minimnya penebusan pupuk bersubsidi karena keterbatasan akses petani menuju kios tani.
"Saya cek tidak semua petani mengambil pupuk subsidi karena jauh jaraknya. Sehingga Ombudsman menghimbau agar BUMDes bisa menjadi kios tani," ujarnya saat melakukan dialog dengan warga dan masyarakat adat di Kantor Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan, Rabu (15/3/2023).
Yeka mengatakan pihaknya sedang mengupayakan melalui kepada kementerian terkait soal fee bagi distributor dan kios pupuk. Hasil dari penelusuran Ombudsman di wilayah Kepulauan Mentawai, penjualan pupuk bersubsidi hanya memberikan keuntungan bagi pemilik kios sejumlah Rp. 75 perkilogram. Hal ini tentu tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang luas.
Himbauan BUMDes menjadi kios tani bisa menjadi peluang karena BUMDes mengelola dana usaha yang dapat dimanfaatkan. Namun Yeka menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan bumdes ini.
Sementara itu, SEVP Operasi Pemasaran Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Noegroho, menyampaikan bahwa sebelumnya di Kepulauan Mentawai terdapat empat kios tani, namun sekarang tinggal satu kios tani saja. Menurutnya tutupnya tiga kios tani ini dikarenakan merugi.
Adanya peluang BUMDes menjadi kios tani, Gatoet menyambut dengan baik. "Kami siap support jika jalur distribusi yg ideal sudah ditentukan. Silahkan PPL berdiskusi dengan kepala desa dan apabila sudah siap, kami akan datangkan distributor ke sini," ujarnya.
Di lain pertemuan, Kepala Desa Sipora Jaya, Lutfiyanto mengatakan selama ini memang ada BUMDes di wilayahnya namun kondisinya seperti mati suri. "Kami menyambut baik usulan BUMDes menjadi kios tani. Karena sempat diusulkan akan ada BUMDes gabungan beberapa desa," ujarnya.
Lutfiyanto menyatakan, selama ini pihaknya terkendala oleh anggaran desa yang terus dipotong setiap tahunnya. (awp)
