Berita

Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menghadiri diskusi tematik "Institusionalisasi Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hutan dan Lahan" yang diadakan oleh The Asian Foundation, Rabu (30/10). Pada diskusi yang diadakan di Hotel Harris Vertu tersebut Alamsyah memberikan pandangan mengenai peran Ombudsman terkait ketaatan badan publik dalam pelaksanaan putusan hasil sidang sengketa informasi.

Pada forum yang dihadiri oleh LSM dan pemerintah daerah ini Alamsyah menyederhanakan konsep operasional pemerintahan menjadi tiga yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ia melanjutkan bahwa negara perlu untuk menyediakan institusi dan personel yang kompeten untuk keterbukaan informasi dalam hal transparansi. Selain itu, negara juga harus sediakan wadah dan forum untuk berpartisipasi, misalnya Musrenbang. Namun, wadah ini harus mengawal sampai tahap keputusan, tidak hanya pada tahap usulan. "Selanjutnya akuntabilitas adalah untuk memastikan warga negara dapat mengklaim haknya, maka disediakan lembaga pengawas, misalnya BPK dan Ombudsman," tutur Alamsyah.

Alamsyah menyampaikan dinamika jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman terkait permohonan informasi. Dugaan maladministrasi terbanyak terkait informasi adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut. Sedangkan sebaran laporan terbanyak masuk ke Ombudsman Pusat. "Saya harap ini menjadi semacam refleksi kapan harus ke Komisi Informasi atau kapan harus ke Ombudsman dalam melakukan advokasi kepada masyarakat," tutupnya.