Ombudsman FGD Bahas Finalisasi Laporan Akhir SP4N-LAPOR!
Jakarta - Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty memberikan sambutan dan membuka kegiatan Focus Discussion Group (FGD) yang diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Kantor Staf Presiden, USAID CEGAH, KOICA-UNDP, YAPPIKA, Pattiro, Bandung Trust Advisory, Kabayan Consulting, serta konsultan individu di Hotel JS Luwangsa, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
FGD dengan tema "Review Percepatan Keterhubungan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)" tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat terkait keterhubungan dan efektivitas SP4N-LAPOR! serta menyusun saran-saran untuk meningkatkan keterhubungan dan efektivitas SP4N-LAPOR!
"Menurut saya ini forum yang sangat baik untuk kita mengevaluasi secara objektif SP4N-LAPOR, ini sebetulnya membicarakan kerjasama tiga pihak, yaitu Kemenpan RB, Ombudsman, dan KSP. Jadi ada dua hal yang sangat urgent dalam mengevaluasi program ini, karena ini FGD saya berharap kita bisa memberikan penilaian yang objektif terkait dengan sistemnya, dan yang kedua kerjasamanya, artinya kerjasama disini adalah bagaimana cara pengelolaannya." ujar Lely saat membuka kegiatan FGD tersebut.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty berharap agar hasil dari FGD ini adalah sesuatu yang produktif dengan penilaian yang tentu objektif dan tindak lanjut yang jauh lebih efektif dibandingkan saat ini.
Hal senada juga disampaikan oleh, konsultan SP4N-LAPOR!, Dian Rosita mengatakan bahwa SP4N-LAPOR! Ini merupakan sebuah instrumen atau jembatan untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik melalui umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan dalam bentuk pengaduan atau aspirasi.
"Penanganan pengaduan adalah salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan SP4N-LAPOR! adalah instrumen untuk menuju ke situ", jelas Dian. (MG-7)
