Ombudsman Dorong PLN Riau-Kepri Beri Pelayanan Listrik hingga Desa Terpencil
PEKANBARU - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau menggelar Diskusi Publik bertema"Mewujudkan Pelayanan Publik Prima pada Sektor Ketenagalistrikan" di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Jalan Musyawarah, Pekanbaru, Kamis (2/10/2025).
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyampaikan apresiasi atas upaya PLN yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya teraliri listrik.
"PLN termasuk yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga di desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi," ujar Hery.
"PLN harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi energi berjalan efektif," tegasnya.
Hery menambahkan, tantangan terbesar dalam pemerataan listrik berada di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Masih banyak desa yang listriknya baru sampai kantor desa, namun belum menjangkau rumah warga.
"Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan hanya berhenti di data; harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni, menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.
"PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU. Bahkan ada fiturtrip planner bagi pengguna kendaraan listrik agar dapat merencanakan perjalanan dengan nyaman," jelas Joni.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, menambahkan bahwa Ombudsman telah bersinergi dengan PLN untuk mengawasi pelayanan publik, mulai dari penanganan masalah hingga perbaikan yang dicapai saat ini.
"Ke depan, kami berharap PLN dapat terus bertransformasi dari layanan tatap muka ke layanan digital sehingga semakin mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan PLN. Posisi kami sebagai pengawas adalah memastikan kepercayaan masyarakat terjaga melalui penyelesaian masalah yang baik dan santun," kata Bambang.
Diskusi publik ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara Ombudsman, PLN, dan masyarakat demi terciptanya pelayanan kelistrikan yang lebih merata, modern, dan berkeadilan.
