Ombudsman Dorong Perubahan Paradigma Pengawasan Internal
Jakarta - Ombudsman RI mendorong perubahan paradigm pengawasan internal dengan memperluas peran pengawasan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat memberikan sambutan pada kegiatan penandatanganan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter - IAC), Kamis (21/4/2022) di Kantor Ombudsman, Jakarta.
"Inspektorat diharapkan mampu memperluas peran pengawasan dengan menitikberatkan pada fungsi penjaminan mutu, fungsi konsultasi, intensifikasi sosialisasi dan edukasi terkait perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta identifikasi dan evaluasi manajemen risiko yang akan dikembangkan oleh unit-unit kerja di lingkungan Ombudsman RI," ujar Najih.
Najih melanjutkan bahwa upaya lain memperkuat pengawasan internal adalah meningkatkan kapabilitas APIP yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM, sehingga peran dan fungsi APIP dapat terlaksana dengan efektif dalam mengawal pencapaian tujuan Ombudsman RI.
"Ombudsman baru-baru ini dapat penghargaan Peringkat 1 atas Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2021 Kategori Pagu Kecil, namun kita harus tetap senantiasa mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan," tambah Najih.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu menekankan partisipasi dari segenap unsur unit-unit kerja sangat penting. "Tingkat pemahaman yang sama antara auditor internal dan para pemangku kepentingan akan menjadi modal sinergi yang baik dalam pelaksanaan tugas fungsi audit internal," katanya.
Piagam Pengawasan Internal ini merupakan pemutakhiran dari piagam sebelumnya pada tahun 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Ombudsman RI. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi "Membangun Komitmen Bersama Implementasi SPIP Terintegrasi dan SAKIP di Ombudsman RI" dengan narasumber Direktur Pengawasan Bidang Politik & Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan Ikhwan Mulyawan dan Pembangunan dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntanbilitas Aparatur dan Pengawasan 1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Akhmad Hasymi. (NI)
