Ombudsman dan Pemkab Banyumas Teken Nota Kesepakatan
BANYUMAS - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ombudsman RI melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada Jumat (26/05) di Smart Room Graha Satria Purwokerto. Kesepakatan ini menjadi landasan bersama meningkatkan sinergi dan koordinasi penguatan kualitas pelayanan publik khususnya di Banyumas.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Banyumas Achmad Husein bersama Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih yang diwakili oleh Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, dengan disaksikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Siti Farida, Asisten Administrasi dan Umum Agus Nur Hadie. Turut menyaksikan penandatanganan, para Kepala OPD, Camat dan perwakilan Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Banyumas.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kondisi pelayanan publik di Jawa Tengah khususnya di lingkungan Kabupaten Banyumas sudah sangat baik. Hal tersebut berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik 2022 dimana Pemerintah Kabupaten Banyumas meraih Zona Hijau dengan nilai 95,01. Meskipun demikian, ia berharap kerja sama antara Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik dengan seluruh instansi dan/atau lembaga penyelenggara layanan di wilayah Kabupaten Banyumas tetap terjalin sinergi yang baik.
Jalinan sinergi tersebut, terutama pada bagian yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama yaitu percepatan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi, pertukaran data atau informasi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Sementara Bupati Banyumas Achmad Husein menyambut baik Nota Kesepakatan tersebut dan berkomitmen untuk terbuka dalam menerima masukan maupun informasi apabila pelayanan publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas masih ada yang perlu diperbaiki.
