• - +
Ombudsman dan ISHI Gelar Diskusi Publik tentang RUU Pertanahan dan Implikasinya terhadap Pemindahan Ibukota
Kabar Ombudsman • Senin, 09/09/2019 •
 

SHARE

Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan terdapat sejumlah akar pemasalahan maladministrasi di bidang pertanahan di Indonesia, di antaranya ketakutan pada administrasi pendaftaran akta tanah dan administrasi tanah barang milik negara yang tidak jelas.

Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Diskusi Publik Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) bekerja sama dengan Ombudsman RI dengan tema "Pro-Kontra RUU Pertanahan dan Implikasinya Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota," di Ruang Serba Guna Gedung Ombudsman RI, Senin (9/9/2019).

Akar masalah yang lain adalah integritas peradilan yang buruk dan penyelundupan hukum atau pembatasan perluasan tanah dari sistem pendistribusian hukum.

Maka dari itu, Alamsyah menegaskan pengesaran Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan tidak perlu terburu buru. "Pengesahan RUU Pertanahan jangan tergesa-gesa karena ini merupakan infrastruktur administrasi paling penting untuk pembangunan ibu kota" tandasnya.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, mengungkapkan kurangnya dengar pendapat publik menjadi isu penting dalam RUU Pertanahan "Kritik terhadap proses RUU adalah kurangnya dengar pendapat publik. Diperlukan dengar pendapat publik sebanyak mungkin supaya stakeholder memberi masukan-masukan, " ujarnya saat memberikan sambutan pembukaan.

Hadir sebagai narasumber, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Sartika, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/ Kepala BPN RI Yagus Suyadi, S.H., M.Si,  serta Akademisi/Pakar Hukum Pertanahan Dr. Aarje Tehapeiroy S. H., M. H. (awp/mg3)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...