Ombudsman Bakal Panggil Kemenkeu Soal Lelang Barang Pejabat
Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie mempertanyakan maksud pemerintah yang akan mengadakan lelang barang koleksi pribadi milik pejabat negara pada tanggal 28 Februari 2018 mendatang. Menurutnya hal tersebut merupakan tindakan yang aneh dan janggal karena tak jelas peruntukan dan maksudnya.
"Ini kan aneh ya. Karena pengumuman itu dibuat resmi oleh Kemenkeu. Kemenkeu kan juga berfungsi sebagai bendahara negara. Kalau tiba-tiba lakukan lelang barang pejabat negara dalam rangka apa? Karena dalam pengumuman tidak disebutkan tujuan dan dalam rangka apa dan hasilnya nanti akan digunakan untuk apa," katanya kepada detikFinance saat dihubungi, Senin (26/2/2018).
Alvin mengatakan, hal ini segera akan dibahas dalam rapat pleno Ombudsman siang ini dan kemungkinan akan memanggil Kementerian Keuangan guna memberikan penjelasan terkait rencana lelang tersebut.
"Ombudsman tentu fokusnya pada aspek apakah dalam proses ini terjadi maladministrasi atau tidak. Potensinya adalah institusi resmi melakukan lelang yang dipertanyakan dalam rangka apa," katanya.
"Siang ini kan kita rapat pleno. Saya akan bahas di rapat pleno. Kalau memang diperlukan, nanti akan minta penjelasan dari Kemenkeu. Karena ini cukup merisaukan sebetulnya. Sangat janggal. Sebab kalau lelang kan bukan Kemenkeu tupoksinya," tambahnya.
Seperti diketahui, sejumlah pejabat negara mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan bakal melakukan lelang barang-barang koleksi pribadinya yang difasilitasi oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Lelang tersebut dilakukan secara sukarela dan menggunakan dua metode yakni secara konvensional dan juga elektronik atau internet. (eds/dna)
