Ombudsman Bahas Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2022 dalam RDP bersama Komisi II DPR RI
JAKARTA - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja dengan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, bertempat di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (8/6/2021) pukul 10.00 WIB.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam paparannya menyampaikan bahwa total pagu awal Ombudsman RI Tahun Anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp.206.972.244.000, total pagu anggaran setelah refocusing sebesar Rp.205.588.994.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.74.344.195.393 atau 36,16% per tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan berdasarkan surat Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, pagu anggaran Ombudsman RI Tahun 2022 adalah sebesar Rp.216.196.508.000 dengan Program Prioritas adalah Reformasi Kelembagaan Birokrasi dan Kegiatan Prioritas adalah Perluasan Inovasi dalam Pelayanan Publik.
Pada kesempatan ini, Najih juga menyampaikan laporan terkait dengan kinerja Ombudsman RI dalam Triwulan I Tahun 2021. "Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat di Ombudsman RI yang telah diselesaikan, sampai dengan Triwulan I adalah sebanyak 473 Laporan telah diselesaikan dari total 1.749 Laporan yang masuk," jelas Najih.
Ombudsman RI juga menyampaikan beberapa usulan terkait dengan peningkatan kinerja sebagai Pengawas Pelayanan Publik. Pertama, penambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp.44.084.385.000. Kedua, usulan agar aset milik Kementerian Keuangan RI yang dipinjam pakai kepada Ombudsman RI, baik di Pusat dan Perwakilan serta 25 Kantor Perwakilan yang masih sewa, dapat diberikan hibah/alih status aset. Ketiga, penambahan perubahan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terkait dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pejabat Negara serta berkaitan dengan kesejahteraan Asisten Ombudsman RI.
"Ada beberapa tambahan berkaitan dengan usulan yang bisa menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan usulan Ombudsman untuk dapat memperoleh status tetap terhadap gedung yang digunakan dan terhadap 25 Kantor Perwakilan yang juga masih pinjam pakai. Kiranya dalam kesempatan ini, mendapat dukungan agar status pinjam pakai itu bisa berubah menjadi hibah atau alih status dari kementerian yang berwenang," ungkapnya.
"Terhadap adanya informasi perubahan UU ASN, kami juga mengharapkan untuk bisa terlibat karena ada beberapa usulan terkait dengan perubahan UU tersebut," lanjut Najih.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa terhadap usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per program RAPBN Tahun 2022 yang diusulkan, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat kerja yang akan datang.
Selain itu, diharapkan juga kepada Ombudsman RI untuk dapat segera menyampaikan pagu anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan beserta dengan target capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN 2022 yang akan datang.
Sebagai catatan, dalam kegiatan ini Ombudsman RI diminta untuk meningkatkan kinerja dan alokasi anggaran terkait investigasi/pemeriksaan Laporan, terutama dalam mengeluarkan produk berupa Rekomendasi, serta monitoring Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang telah dikeluarkan.
Selain Ombudsman RI, kegiatan RDP Komisi II DPR RI ini diikuti juga secara langsung oleh Menteri PAN-RB, Kepala BKN RI, Kepala LAN RI, Kepala ANRI, dan Ketua KASN. Hadir secara virtual seluruh Anggota Ombudsman RI dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman RI. (mim)
