Ombudsman Akan Kaji Program Food Estate
Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia akan mengkaji pembangunan food estate yang merupakan program strategis nasional pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam diskusi media "Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?" secara daring pada Kamis (22/7/2021). Ia mengatakan bahwa isu food estate akan dikaji karena merupakan program strategis nasional yang memakan biaya APBN yang cukup besar dan melibatkan koordinasi antar lembaga pemerintah.
Yeka menyatakan bahwa agenda kerja Ombudsman saat ini di bidang pangan yaitu pengawasan pupuk dan impor beras. Rencana kerja selanjutnya fokus ke food estate berdasarkan laporan masyarakat. Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi mengawasi dan mengevaluasi program-program yang didanai APBN, Yeka mengingatkan bahwa Ombudsman bekerja dengan prosedur tertentu, dimana laporan aduan dari publik perlu dipelajari lebih lanjut agar bisa menjadi dasar rekomendasi untuk melakukan kajian.
"Ombudsman akan mengkaji aspek regulasi yang berhubungan dengan food estate dan pengembangannya, seperti prosedur kerja, dan road map planning yang akan diuji," ujar Yeka dalam diskusi media yang diadakan oleh Dialogue Development Asia bersama EcoNusa Foundation dan Pantau Gambut ini.
"Pada tahap ini Ombudsman sedang melakukan pencarian informasi terkait food estate ini dan sementara ini kami menyimpulkan 4 hal terkait food estate yaitu pertama adanya potensi maladministrasi di sektor pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan agraria menunjukkan trend yang semakin besar. Kedua terdapat dugaan kuat adanya potensi maladministrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan food estate, yang disebabkan bertentangan dengan UU No 41 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 2012 terutama UU Kehutanan dan UU Pangan, dan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2020. Ketiga, food estate dalam jangka pendek tidak signifikan dalam meningkatkan penyediaan pangan nasional dan keempat rekam jejak food estate, rawan dengan berbagai penyalahgunaan," tutupnya. (NI)
