Membangun Sinergi, Ombudsman RI Diskusi Bersama Dirjen Minyak dan Gas Bumi
TANGERANG - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto memberikan sambutan sekaligus sebagai pemantik diskusi pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Sinergi Layanan Informasi Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (10/9/2024) di Hotel Aviary Tangerang.
Dalam membangun sinergi, Hery Susanto mengungkapkan bahwa Ombudsman RI menerapkan metode epta helix sehingga ada sinergi harmoni transformasi digital pada perspektif yang diperkuat, antara DPR atau DPRD, pemerintah pusat dan daerah, kelompok bisnis (BUMN/BUMD/BUMS/BHMN), akademisi, masyarakat, dan pers.
"Dengan membangun kolaborasi, kerja sama, dan sinergi diharapkan dapat meminimalisir tindakan maladministrasi terutama pada pelayanan minyak dan gas bumi yang diberikan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI," kata Hery.
Hery juga mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM memiliki posisi sebagai birokrasi, sehingga harus mendasari sistem pelayanan publik yang minimalis sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. "Diimbangi dengan pelayan publik yang baik akan menimbulkan kepuasan untuk masyarakat. Sistem pelayanan publik hendaknya tidak memisahkan pemberi layanan, masyarakat, dan Ombudsman RI. Sehingga diperlukan koordinasi, kerja sama, dan membangun sinergi," ucap Hery.
Menambahkan, Hery mengatakan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI pada sektor kemaritiman dan investasi yaitu laporan terkait minyak dan gas bumi. Ini menandakan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik pada pelayanan minyak dan gas bumi.
Pada penanganan laporan masyarakat pada kondisi darurat, mengancam keselamatan, dan mengancam hak hidup, Ombudsman RI melakukan mekanisme Respon Cepat Ombudsman. Dalam mekanisme ini Ombudsman RI akan melakukan investigasi langsung kepada masyarakat dan instansi terkait yang berhubungan dengan kerugian masyarakat.
"Hal yang disampikan warga setidaknya dapat langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti langsung oleh instansi. Ini merupakan koordinasi dalam menyelamatkan kerugian masyarakat yang termasuk dalam urgensi pelayanan publik," ungkap Hery.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Maompang Harahap mengatakan bahwa ini merupakan forum yang penting sehingga diharapkan ada semacam auto kritik agar pelayanan publik di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat lebih cepat dan humble sehingga pelayanan publik yang diberikan semakin berkualitas, cepat, mudah, dan akuntabel.
"Inilah sinergi pemberi layanan dan layanan dengan masing-masing memahami tugas dalam memberikan layanan," kata Harahap.
