Berita

Jakarta, CNBC Indonesia - Padamnya listrik secara massal di wilayah Jabodetabek rupanya juga menjadi sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 

Anggota Ombudsman Bidang Perhubungan dan Infrastruktur Alvin Lie mengatakan, pihaknya tengah mendalami empat poin terkait pemadaman listrik massal tersebut.

Ia menuturkan, poin pertama yakni apa yang menyebabkan lambatnya mitigasi. Poin kedua yaitu standar kelayakan operasi (SOP) organisaso dan implementasi kebijakan dalam antisipasi krisis.

Ketiga, lanjutnya, adalah bagaimana sistem pengawasan dan pengamanan terhadap jaringan PLN, baik itu transmisi dan distribusi. Keempat adalah akuntabilitas dari PLN dalam pengadaan listriknya. Sebab, imbuh Alvin, PLN juga membeli listrik dari swasta, apakah itu sudah efisien, kualitasnya bagaimana, dan transparansinya.

"Untuk saat ini kami sedang kumpulkan informasi dari berbagai pihak, termasuk dari teman-teman PLN dan eks PLN yang paham, para pakar juga kami jadwalkan untuk dimintakan pendapat," ujar Alvin dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Selasa (6/8/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, listrik padam adalah risiko, dimanapun bisa terjadi. Namun, yang jadi sorotan adalah, ketika krisis terjadi bagaimana mitigasinya, pencegahan, dan pemulihannya.

"Ini yang kami nilai masih sangat lemah. Ini merupakan kewajiban penyelenggara publik, ketika terjadi pelayanan di bawah standar, tentunya harus ada repson untuk memenuhi hak-hak pelanggan tersebut," kata Alvin.

Di samping itu, ia juga berpendapat, prinsip Good Clean Governance (GCG) belum dikelola dengan baik.

"Mantan dirutnya saja sekarang jadi pasien KPK, dan saya yakin tidak mungkin dirut main sendiri. Kalau dirutnya terindikasi korupsi, tentunya di jajaran sampai ke bawah mungkin juga akan terimplikasi, ini kan dampaknya kemana-mana, kalau sudah ada korupsi pasti akan berdampak terhadap perushaan dan dirugikan pelayanan semua," tuturnya.

Alvin juga menilai, apabila benar ada sabotase, berarti memang ada kelemahan dalam sistem PLN.

"Saya tidak pakar dalam hal itu, tapi sabotase kita tidak bisa kesampingkan. Kalau sampai terjadi benar, berarti ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengamanan instalasi PLN," pungkasnya.