Laksanakan Fungsi Pengawasan, Ombudsman RI Pantau Layanan MPP Benteng
BENGKULU - Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu, Herdi Puryanto melakukan pemantauan langsung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Kamis (30/3/2023).
Najih dalam kegiatan ini menegaskan bahwa menjaga keberlanjutan dan konsistensi penyelenggaraan pelayanan di MPP menjadi kunci dalam perbaikan kualitas yang telah dimiliki. "Jangan sampai ketika sudah dibangun, fasilitas yang ada tidak dilanjutkan. Harapannya, hal ini bisa diteruskan serta dikembangkan dengan penerapan SPBE nantinya," jelas Najih.
Najih melanjutkan bahwa nilai terpadu dalam penyelenggaraan MPP bukan hanya dipraktikkan dari tempat saja, melainkan juga sistemnya. "Tentu hal ini perlu dukungan dari semua pihak tak terkecuali," lanjutnya.
Penjabat (Pj) Bupati Benteng, Heriyandi Roni dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa gedung MPP sempat kosong selama 5 tahun sejak dibangun. Namun secara bergotong royong dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akhirnya di bulan Maret tahun 2023 ini, MPP Kabupaten Benteng diresmikan oleh Menteri PAN-RB bersamaan dengan 2 MPP di Bengkulu lainnya.
"Ada 21 institusi dan 152 jenis layanan yang melaksanakan pelayanan, baik itu berupa pemberian perizinan, rekomendasi, permohonan informasi dan berbagai layanan lainnya," ujar Heriyandi dalam penjelasannya.
Menanggapi, Najih menyampaikan bahwa perlu adanya penambahan pelayanan di substansi lainnya. "Misalnya saja layanan Dinas Pendidikan yang masih belum ada disini, perlu ditambahkan," jelasnya.
Perlu diketahui, berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Benteng masih berada pada Zona Kuning, yang artinya masih perlu perbaikan kualiatas layanan. Diharapkan di tahun selanjutnya ada peningkatan, sehingga masuk pada Zona Hijau Penilaian Kepatuhan. (MIM)
