Kondisi Sosial Politik Bergejolak, Ombudsman Sampaikan Saran
Jakarta, Gatra.com - Ombudsman RI (ORI) menyampaikan sarannya kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu dilakukan untuk memulihkan kondisi sosial politik yang saat ini tengah bergejolak, di berbagai daerah di Indonesia.
"Kami prihatin atas jatuhnya korban, baik dalam peristiwa unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini, maupun kekerasan yang terjadi pada teman-teman kita di Papua," kata Ketua ORI, Amzulian Rifai, saat ditemui di kantor ORI, Jakarta Selatan, Senin (30/9).
Menurut dia, kondisi sosial politik yang tidak stabil tersebut dapat menjadi ancaman nyata bagi kemanan masyarakat Indonesia.
Sementara itu, saran yang diajukan ORI kepada Presiden antara lain, merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya rasa, ini bermula dari disahkannya UU KPK. Nah, kalau dirasa perlu, segeralah pemerintah merevisi UU KPK, tentunya dengan lebih melibatkan publik. Karena sebentulnya, itulah yang mereka mau dan mereka harapkan," imbuh Amzulian.
Poin saran lainnya, ialah memerintahkan Kapolri beserta jajarannya untuk menjaga tindakan mereka agar tidak eksesif. Bahkan, penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada peserta aksi maupun kekerasan di Papua seharusnya lebih bersifat persuasif.
"Coba lihat di Hong Kong, mereka demo selama empat bulan, tapi baru satu korbannya, itu pun luka ringan. Kalau di Indonesia, kita baru beberapa hari aksi, sudah jatuh berapa korban jiwa? Harusnya dari polisi mengirimkan anggotanya ke aksi itu yang punya tingkat pengendalian emosi tinggi. Kan mereka juga sudah berkali-kali mengamankan aksi," tutur dia.
Poin ketiga dari saran yang diberikan ORI, yaitu agar Presiden memerintahkan para menterinya untuk tidak memberikan pernyataan atau diksi-diksi yang berpotensi memancing emosi. Pun dengan pernyataan yang nantinya dapat menimbulkan kontroversi.
Sedangkan poin terakhir, Amzulian menyebutkan, agar Presiden segera menerbitkan instruksi Presiden terkait penangan masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Sehingga, nantinya diharapkan kondisi sosial politik di Indonesia kembali stabil.
"Instruksi Peesiden ini dengan mengutamakan pendekatan sosial budaya. Karena saya rasa masalah di Papua itu harus ditangani dengan pendekatan kekeluargaan dengan sosial bukan keamanan," imbuh dia.
