Komitmen Bersama SPMB 2026, Ombudsman RI Siap Awasi Penuh
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 di Plaza Insan Berprestasi Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).
Komitmen tersebut ditandatangani oleh Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti serta sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis lintas lembaga untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
Turut menandatangani komitmen tersebut antara lain Komisi X DPR RI, DPD RI, Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, Kemensos, KPPPA, Bakom RI, Mabes TNI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, KPAI, hingga Komisi Nasional Disabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Nuzran Joher memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas inisiasi penandatanganan komitmen bersama tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan adanya kesepahaman kolektif antar lembaga negara untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang lebih inklusif.
"Ini merupakan suatu langkah maju di mana ada kesepahaman kolektif antar lembaga negara yang diturunkan menjadi satu gerakan untuk melaksanakan SPMB 2026 dengan inklusif, transparan, akuntabel, dan anti diskriminasi," ujar Nuzran.
Ia menegaskan Ombudsman hadir untuk memberikan kontribusi sesuai tugas dan fungsinya melalui pengawasan yang dilakukan setiap tahunnya. Ada tiga tahapan yang diawasi oleh Ombudsman mulai dari pra pelaksaan, pelaksanaannya hingga pasca pelaksanaan.
Nuzran juga menambahkan bahwa sepanjang 2025, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait SPMB sebanyak 194 laporan. Sebagai bentuk perbaikan sistemik, Ombudsman RI juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan meberikan saran perbaikan kepada Kemendikdasmen, Kemendagri, dan pemerintah daerah untuk mendukung tata kelola pelaksanan SPMB yang lebih baik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti dalam sambutannya mengatakan bahwa keterlibatan berbagai lembaga dalam penandatanganan komitmen ini menunjukkan kuatnya dukungan untuk menciptakan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik.
"Kehadiran bapak ibu merupakan bukti bagaimana dukungan secara personal dan kelembagaan untuk memastikan SPMB berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita laksanakan bersama-sama," tutupnya. (*)
