Berita

Dugaan malaadministrasi yang paling banyak dilaporkan (menyangkut kepolisian) terkait dengan adanya digaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan 

Ombudsman Republik Indonesia mencatat kepilisian dan pengadilan paling mendominasi laporan masyarakat selama lima tahun terakhir. catatan tersebut sebagaimana stimulant dan masukan bagi instansi penegak hukum dan komisi atau Lembaga terkait bidang hukum guna perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dan gambaran bagi masyarakat mengenai kondisi pelayanan publik saat ini. 

"kurun waktu lima tahun terakhir bidang hukum, politik, HAM, keamanan, dan pertahanan merupakan isu yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah kepolisian dan pengadilan," terang anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala didampingi anggota Ombudsman Ninik Rahayu saat memaparkan catatan akhir tahun bidang hukum, politik, HAM, keamanan, dan pertahanan secara virtual di Jakarta, kemarin. 

Menurut Adrianus, instansi yang mendominasi laporan ialah kepolisian dan pengadilan. Sebanyak 3.824 laporan mengenai kepolisian telah selesai dan ditutup, sedangkan sebanyak 1.534 yang lain masih dalam proses penyelesaian. 

Sebanyak 1.039 laporan masyarakat mengenai instansi pengadilan telah diselesaikan dan ditutup, sedangkan 751 laporan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Selain peradilan, kejaksaan menempati urutan ketiga sebagai instansi paling banyak diadukan ke Ombudsman dengan 532 laporan, kemudian Lembaga pemasyarakatan dengan total 261 laporan. 

Menurut Adrianus. TNI menduduki urutan selanjutnya dengan total laporan kepada Ombudsman selama lima tahun terakhir sebanyak 62 laporan. Terakhir ialah institusi pertahanan dengna total 29 laporan. 

Masyarakat juga melaporkan terkait dengan Lembaga nonhukum dan peradilan selama 2020, terdapat 99 laporan dalam kategori komisi/ Lembaga, disusul bidang inigrasi dan bea dan cukai, isu hak sipil dan politik, serta hak kekayaan intelektual 

Khusus selama 2020, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengungkapkan terlapor Lembaga penegak hukum mencapai 1.120 selama 2020. Kepolisian menempati urutan teratas dengan 699 laporan dan isunya menyangkut dugaan maladministrasi terkait dengna adanya dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. 

Catatan terhadap kepolisian itu disusul Lembaga peradilan 284 laporan, kejaksaan 82 laporan, Lembaga pemasyarakatan 35 laporan, pertahanan 13 laporan, dan TNI dengan 7 laporan. 

"Dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan (menyangkut kapolisian) terkait adanya dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan" imbuh Ninik. 

Menurut Ninik, seluruh laporan berikut rekomendasi perbaikan dan pencegahan maladministrasi telah diserahkan kepada instasi terkait 

Komisioner terpilih 

melalui rapat tertutup, Komisi II DPR telah menyelesaikan tahapan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 2021-2026, kemarin. Dari 18 nama calon, 9 orang dinyatakan lolos dan terpilih. 

Mereka ialah Mokh Najih selaku Ketua ORI didampingi Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus. Kemudian, angora ORI meliputi Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijiantoro, Robertus Na Endi Jaweng, serta Yeka Hendra Fatika. 

Pengamat politik dan kebijakan public Dedi Kurnia Syah Putra mempertanyakan proses selelksi yang berlangsung tertutup. "Perlu dipertanyakan apakan nanti mereka bekerja secara sehat dan netral. Jabatan public harusnya terbuka dalam Proses seleksinya".