• - +
Kemenhub Diminta Evaluasi Kebijakan Usai Penumpukan Penumpang di Bandara
Kliping Berita • Rabu, 20/05/2020 • gosanna_oktavia
 
Kondisi Bandara Soekarno Hatta. ©2020 Merdeka.com/Instagram Aming

SHARE

Merdeka.com - Pengamat penerbangan sekaligus Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie mengatakan, Kementerian Perhubungan selaku regulator pengendalian transportasi harus bertanggungjawab terkait insiden penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (14/5) lalu. Sebab, lemahnya pengawasan ditengarai menjadi pemicu terjadinya insiden tersebut.

"Kemenhub harus introspeksi. Semua terjadi lemahnya pengawasan dari regulator," kata Alvin kepada Merdeka.com, Rabu (20/5).

Menurutnya, keputusan Kemenhub pada 7 Mei 2020 yang mengizinkan kembali beroperasinya seluruh moda transportasi bagi pengguna bukan mudik, seharusnya diikuti dengan proses pengawasan yang ketat. Mengingat, pelonggaran operasional transportasi di tengah aturan larangan mudik lebaran 2020 berisiko tinggi terjadinya pelanggaran.

Seperti insiden yang melibatkan Batik Air dan Angkasa Pura II, hal ini diakibatkan oleh lemahnya pengawasan Kemenhub dalam mengantisipasi lonjakan jumlah pengguna. Imbasnya aspek physical distancing yang menjadi kaidah utama operasional transportasi menjadi diabaikan, kendati wabah corona masih berlangsung.

"Dari sini kita lihat. Apakah Permenhub No. 18/2020 dan Permenhub No. 25/2020 dapat berjalan efektif atau tidak?" tegas dia.

Oleh karenanya, untuk mencegah pelanggaran kembali terulang, Kemenhub selaku regulator harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait mekanisme operasional transportasi umum di tengah aturan larangan mudik lebaran 2020.

Pun dalam proses pemberian sanksi harus diberikan secara terukur dan bersifat memaksa sesuai peraturan yang berlaku. Ini penting dalam rangka menciptakan efek jera agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif.

"Beberapa hal terkait sanksi yang diberikan harus mengacu peraturan. Tidak boleh sehingga tidak bersifat subjektif yang menimbulkan masalah baru," imbuh dia.


Kemenhub Beri Sanksi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjatuhkan sanksi terhadap maskapai penerbangan dan operator bandara atas pelanggaran Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pihaknya memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan transportasi udara.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengungkapkan sanksi berupa pembekuan izin di rute terjadinya pelanggaran. Selain maskapai, Ditjen Perhubungan Udara juga memberikan sanksi kepada operator bandar udara Soekarno-Hatta, yakni Angkasa Pura II.

"Hasil investigasi kami menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap penerapan physical distancing oleh operator bandar udara, sehingga kami memberikan surat peringatan agar hal seperti ini dapat diantisipasi dengan baik dan tidak kembali terulang," tegas Adita dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Menurutnya, operator angkutan udara terbukti melanggar ketentuan yang tertera pada pasal 14 poin b mengenai pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk. Dan tidak diikuti dengan penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing.

Adita menegaskan Kemenhub akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan transportasi udara. Pun, pihaknya mengimbau kepada para pengguna moda transportasi udara untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan. [azz]





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...