Kajian Sistemik Kelapa Sawit, Ombudsman RI Entry Meeting dengan BPDPKS
JAKARTA - Dalam rangka perumusan Kajian Sistemik (Systemic Review) tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit, Ombudsman RI melaksanakan pertemuan Entry Meeting dan permintaan keterangan/data dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kantor BPDPKS, Selasa (9/7/2024).
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika didampingi Tim Keasistenan Utama III yang hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil deteksi awal, Ombudsman RI melihat bahwa dalam layanan tata kelola industri Kelapa Sawit terdapat potensi Maladministrasi pada aspek lahan, aspek perizinan, dan aspek tata niaga produk sawit (palm oil) yang perlu dilakukan perbaikan.
Dalam pengantarnya Yeka juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI memiliki target untuk dapat menyelesaikan Kajian Sistemik pada bulan September tahun 2024. "Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan data yang dapat diperoleh dengan cepat sesuai dengan pertanyaan atau kebutuhan yang diajukan oleh Ombudsman RI," jelas Yeka.
Yeka mengungkapkan empat tahapan pelaksanaan kajian sistemik, pertama deteksi, analisis, penyampaian Saran Perbaikan atas Hasil Kajian Sistemik, dan terakhir monitoring pelaksanaan Saran Perbaikan.
"Selain dengan BPDPKS, Kajian Sistemik ini akan melibatkan berbagai pihak. Antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), dan lain sebagainya.
"Harapan Ombudsman RI, dengan adanya kolaborasi seperti ini jawaban yang muncul bukan hanya berasal dari satu pihak saja, melainkan jawaban yang komprehensif dan memuat seluruh informasi yang dibutuhkan," lanjut Yeka.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyambut baik pertemuan ini. "Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya kegiatan kajian sistemik yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI. Kami harap dengan kajian ini yang selanjutnya akan disampaikan ke Presiden akan memberikan suatu informasi yang obyektif terkait dengan industri kelapa sawit," jelas Eddy. (MIM)
