Berita

Jakarta - Ombudsman RI mengusulkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah melalui momentum Hari Pelayanan Publik Nasional (HPPN) yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 Juli mendatang. Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan saat mengikuti Rapat Penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (2/7/2026) di Kantor KemenpanRB, Jakarta.

Syafrida mengusulkan pelaksanaan HPPN di daerah yang memiliki percampuran perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, masalah pelayanan publik tidak hanya terjadi di perkotaan namun juga di pedesaan. "Dapat dipilih karakteristik daerah yang memiliki perkotaan dan pedesaan," ujarnya.

Dengan dipilihnya daerah percampuran perkotaan dan pedesaan diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga yang terdapat di daerah tersebut untuk memberikan pelayanan maksimal. Pelaksanaan HPPN yang rencananya akan dihadiri Presiden juga dapat membuktikan bahwa negara hadir untuk semua wilayah Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Syafrida juga menyampaikan komitmen untuk berpartisipasi dalam perencanaan hingga pelaksanaan HPPN. "Kita dapat membagi peran, Ombudsman siap membantu," tukasnya.

Sebelumya Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto menyatakan pelayanan publik merupakan wajah nyata pemerintah. Seiring perkembangan zaman, harapan masyarakat pada pelayanan publik makin tinggi. "Platform pelaporan pelayanan publik harus terus kita dorong agar birokrasi yang semakin adaptif dan semakin berorientasi kepada kepuasan masyarakat," katanya.

Menurut Purwadi, KemenpanRB mengusulkan penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional sebagai momentum nasional untuk memperkuat budaya melayani di seluruh Indonesia. "Hari Pelayanan Publik Nasional bukanlah tujuan akhir. Yang ingin kita bangun adalah budaya pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu dan terevaluasi setiap tahun," katanya. (NI)