• ,
  • - +
Geliatkan Perekonomian, Pemkot Permudah UMKM Peroleh Modal
Kliping Berita • Jum'at, 15/09/2023 •
 

KBRN, Bandung; Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah permodalan. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Bandung menggaet sejumlah pihak untuk menyosialisasikan permodalam Kredit Usara Rakyat kepada para pelaku UMKM di Pasar Kosambil, Rabu 13 September 2023.

Sejumlah pihak yang digaet di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ombudsman RI, dan BRI.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha agar lebih mengetahui perkembangan UMKM.

Terkait hal tersebut Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Rajasa Pimpinan Berutu mengatakan, di tercatat jumlah pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Bandung mencapai 140 ribu.

"Di Kota Bandung hasil pendataan tahun 2021 selesai 2022, ada 140 ribu pelaku koperasi dan UMKM. Di antara itu, 700 koperasi aktif," ujar Rajasa, Kamis (14/9/2023).

Ia pun mengutarakan, pelaku usaha binaan Dinas KUMKM, terdaftar Sistem Informasi Kewirausahan yang Terintegrasi (Sirkuit) melalui sirkuit.bandung.go.id terdata 10 ribu pelaku usaha.

Menurutnya, dari 10 ribu pelaku usaha itu, diberikan pendampingan setiap tahun kepada 1.000 pelaku usaha yang berbeda tiap tahunnya.

Hal ini guna memberikan edukasi kepada pengusaha untuk lebih cermat dan inovatif dalam memproduksi produknya.

"Tiap tahun pendampingan 1.000 pengusaha. Alhamdulilah peningkatan untuk omzetnya lumayan, mencapai 54 persen. Ini tiap tahun berganti pelaku UMKM," paparnya.

Sedangkan Kepala OJK Regional II Jawa Barat, Indarto Budiwitono mengungkapkan, pihaknya memiliki tugas menedukasi dan menyosialisasi tentang keuangan kepada para pelaku usaha.

"Tugas OJK itu mengatur dan mengawasi jasa keuangan. Selain itu juga melindungi konsumen. Salah satunya sosialasi dengan KUR ini," katanya.

Ia pun mengutarakan, OJK memiliki kegiatan 3 tahun sekali untuk melakukan survei dan inklusi keuangan.  Targetnya, pada tahun 2025 nilai inklusi harus mencapai 90 persen dan literasi keuangan 70 persen.

"Maka dengan kegiatan ini menjadi salah satu upaya  untuk terus mengedukasi terkait keuangan," ungkapnya.

Sedangkan Perwakilan Pedagang Pasar Kosambi, Zoelkarnaen mengatakan, dengan sosialisasi seperti ini, pedagang lebih memahami terkait permodalan.

Selain itu, harapan lebihnya pedagang semakin sejahtera dalam melakukan kegiatan usaha.

"Mudah-mudahan kegiatan ini mampu dipahami oleh para pedagang. Harapannya kita semakin maju usaha yang dijalankan," tandasnya.






Loading...

Loading...
Loading...
Loading...