Berita

Pontianak - Ombudsman RI dorong penyelenggara layanan untuk berbenah dan selalu memperbaiki kualitas layanan. Hal ini dikatakan oleh Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro saat menghadiri Ekspos Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat (18/11/22).

Johanes mengatakan bahwa di internal Ombudsman RI sendiri sedang dilakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyandang disabilitas. "Ombudsman harus menjadi pionir dalam melayani penyandang disabilitas," tegasnya.

Melanjutkan, Johanes menyampaikan untuk dapat merangkul semua pihak, salah satunya masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia mengatakan bahwa menjemput laporan di daerah 3T tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pengawasan pelayanan publik. "Mereka juga warga negara yang harus dijangkau," katanya.

Sementara itu Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Marini menyampaikan bahwa laporan yang masuk ke Ombudsman Kalbar meningkat pada tahun 2022 yaitu sejumlah 331 laporan. Dugaan maladminisrasi terbanyak adalah penundaan berlarut sebanyak 210 laporan, disusul tidak patut 75 laporan, dan tidak memberikan pelayanan sebanyak 10 laporan.

Kata Marini lagi, substansi laporan yang paling sering dilaporkan adalah mengenai pertanahan dan pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan lokasi, pelapor paling banyak berasal dari Kabupaten Mempawah. "Kami cukup banyak menerima laporan saat melakukan kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot karena kondisi geografis Kalbar yang sangat luas, sehingga pelapor merasa cukup kesulitan menjangkau kantor kami," katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sahabat Ombudsman, Pelapor, dan awak media setempat. (NI)