DPR Sahkan 9 Komisioner KPI, Ombudsman Tetap Selidiki Dugaan Maladministrasi
Jakarta - Ombudsman RI menyatakan akan tetap melanjutkan penelitian terkait proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ombudsman menilai hasil penelitian tersebut tetap bermanfaat walaupun DPR sudah mengesahkan 9 komisioner KPI periode 2019-2022.
"Kami memang belum berhenti. Kami masih terus mengumpulkan keterangan dari sekretariat pansel, dan juga dari Komisi I sendiri kami masih menunggu beberapa keterangan," kata Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala kepada wartawan, Kamis (18/7/2019).
Ombudsman diketahui mencium potensi maladministrasi dalam proses seleksi calon komisioner KPI. Selanjutnya, Ombudsman akan mendalami dugaan maladministrasi tersebut.
"Jadi kami tidak pusing dengan soal dilantiknya. Kedua ya tadi, karena kami sendiri akan punya... Kami akan melakukan pekerjaan kami dalam rangka mengetahui sebetulnya di mana sih mal-nya dalam konteks seleksi KPI ini," terang Adrianus.
Ombudsman sebetulnya sudah menjelaskan ke Komisi I soal potensi maladministrasi dalam seleksi calon komisioner KPI. Namun, Komisi I memutuskan tetap melanjutkan proses seleksi.
Adrianus menyebut kalau saja Komisi I tidak melanjutkan proses seleksi, Ombudsman juga akan menghentikan penelitian. Tapi, karena yang terjadi sebaliknya, maka Ombudsman tetap meneruskan pekerjaan.
"Namun, minimal dari apa yang kami capai pada dua hari kerja itu, sudah ada beberapa hal yang kami anggap sebagai potensi mal. Yang mana itu kemudian diterima Komisi I, tapi kemudian mereka bilang bahwa mereka nggak berhenti dan tetap melanjutkan proses," jelas
"Nah maka, karena... mungkin kalau tadinya Komisi I berhenti, ya kami akan berhenti juga. Tapi karena Komisi I tidak menerima langsung, maka kami memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan bahan-bahan baru. Jadi kembali pada hakikat pekerjaan Ombudsman yakni melihat tata kelola dan administrasi," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, DPR mengesahkan 9 anggota komisioner KPI. Dalam sidang paripurna, seluruh anggota DPR menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi I DPR.
Adapun 9 nama komisioner KPI yang telah disahkan DPR yakni:
1. Nuning Rodiyah
2. Mulyo Hadi Purnomo
3. Aswar Hasan
4. Agung Suprio
5. Yuliandre Darwis
6. Hardly Stefano
7. Irsal Ambia
8. Mimah Susanti
9. Mohammad RezaÂ
