Dorong Perbaikan Tata Kelola, Ombudsman RI Serahkan LAHP IAPS Kusuka
JAKARTA - Ombudsman RI menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (LAHP IAPS) tentang Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi Nelayan Tangkap pada Selasa (10/11/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta. Penyerahan LAHP diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Negara Indonesia.
Kepada pihak-pihak tersebut, Ombudsman RI memberikan beberapa tindakan korektif di antaranya adalah penyusunan rencana aksi perbaikan penyelenggaraan layanan KUSUKA yang mencakup target penyelesaian pendataan, integrasi dan pemanfaatan data sebagai basis informasi pemetaan kebutuhan, optimalisasi pelaksanaan sosialisasi layanan KUSUKA kepada nelayan dengan melibatkan pihak perbankan, penetapan ketentuan terkait jangka waktu layanan distribusi hingga ke nelayan, hingga mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Ombudsman RI memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk melaksanakan tindakan korektif sejak diterimanya LAHP. Ombudsman RI juga akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya.
Sebelum penyerahan, Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin menyampaikan bahwa IAPS adalah salah satu metode Ombudsman RI untuk membuka ruang investigasi untuk mengetahui tata kelola program yang dijalankan suatu lembaga. "Program itu tidak boleh hanya jargon saja, harus bertanggung jawab terhadap program," tegas Fikri.
Fikri berharap seluruh Kementerian Lembaga untuk dapat mengimplementasikan suatu program dengan benar kepada masyarakat. Ia kemudian mengingatkan untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.
"Tugas Ombudsman adalah mengawasi dari luar, tetapi kami juga mengadakan pendekatan agar sepanjang itu masih bisa dikoreksi, akan kami luruskan," pungkasnya. (NI)
