Dorong Kemenkeu Laksanakan Rekomendasi, Ombudsman RI Gelar FGD dengan BPK dan Setkab
Jakarta - Ombudsman RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendorong pelaksanaan Rekomendasi oleh Kementerian Keuangan RI, Rabu (14/6/2023). FGD ini menghadirkan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet RI, Bambang Poerwono; Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI, Supriyonohadi; serta Kasubdit Konsultasi Hukum Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI, Indra Saputro.
Sebelumnya, Ombudsman RI telah menerbitkan Rekomendasi atas laporan masyarakat ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan Nomor 0001/RM.03.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 mengenai Maladministrasi atas belum dilaksanakannya 9 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Menteri Keuangan. Total kewajiban yang termuat dalam 9 putusan tersebut, jika diakumulasi mencapai Rp. 258,6 miliar.
Dalam kesempatan ini Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, mengatakan bahwa Rekomendasi Ombudsman adalah ujung dari proses yang panjang. "FGD ini merupakan langkah-langkah pengawasan terkait pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, selain laporan kepada Presiden dan DPR RI Februari lalu," katanya.
Bobby menjelaskan bahwa sebagai upaya mendorong pelaksanaan putusan pengadilan yang telah BHT tersebut, Ombudsman juga telah menyampaikan informasi dan penjelasan kepada Badan pemeriksa Keuangan (BPK) secara tertulis tertanggal 4 April 2023 agar menjadi bahan dalam pemeriksaan BPK sebagai kewajiban yang belum ditunaikan oleh Kementerian Keuangan.
"Semoga terdapat solusi pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman demi pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan rasa keadilan kepada masyarakat," tandas Bobby. (NI)
