• - +
Cegah Maladministrasi, Ombudsman RI Dorong Optimalisasi Pelaksanaan Perizinan OSS
Kabar Ombudsman • Kamis, 22/10/2020 •
 

SHARE

Jakarta- Ombudsman Republik Indonesia menggelar Seminar Virtual dengan tema "Proses Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Baik di Tingkat Pusat Maupun Pemerintah Daerah", pada Kamis (22/10/2020) melalui Zoom Webinar. Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala mengatakan jika OSS berjalan dengan optimal, maka dapat mencegah terjadinya maladministrasi.

"Semangat kami adalah semangat mencegah. Jangan sampai kemudian terjadi maladministrasi dalam proses perizinan yang kemudian terpaksa harus kami datangi, kami periksa," ujarnya saat membuka seminar virtual di Jakarta.

Menurut Prof. Adrianus, saat ini semakin banyak pelayanan perizinan melalui OSS sebagai upaya meminimalisir interaksi langsung antara petugas atau penyedia layanan dengan masyarakat. "Hal ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya celah korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai penyakit birokrasi seperti kelambanan, ketidakakuratan, ketidaksamaan perlakuan dan seterusnya," imbuhnya.

Ombudsman RI mendukung optimalisasi pelaksaan perizinan melalui OSS sebagai salah satu langkah pencegahan maladministrasi. "Kami dukung dengan penuh, bahkan kami sudah menjadikannya sebagai satu elemen yang kami nilai dalam survei kepatuhan. Sejauh mana keberlakuan, sejauh mana itu dimengerti, sejauh mana lalu kemudian berguna bagi masyarakat," terang Prof. Adrianus.

Pelaksaan Seminar Virtual ini bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok masalah dan solusi apa yang dapat diberikan agar proses perizinan di OSS dapat menjadi lebih baik serta memudahkan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. "Untuk itu dengan pemahaman yang makin baik tentang OSS, masukan dari stakeholder tentang OSS akan membantu kami menghasilkan satu instrumen guna mengukur keberhasilan OSS secara apa adanya," ujar Prof. Adrianus.

Ombudsman RI memberikan apresiasi kepada pihak yang bergerak di bidang pelayanan publik melalui OSS. Meskipun demikian, sosialisasi terkait sistem ini masih sangat diperlukan mengingat masyarakat pengguna layanan yang sebagian masih kesulitan untuk menggunakan sistem ini.

Seminar virtual ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Staf Ahli II Bid. Ekonomi Makro BPKM Indra Darmawan dan Tri Purwaningsih dari Kementerian Dalam Negeri. (awp)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...