Berantas Investasi Bodong, Ombudsman RI Dorong Literasi Keuangan Bagi Kaum Milenial
JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyampaikan bahwa salah satu penyebab meningkatnya investasi pada kalangan anak muda ialah adanya kemudahan bagi investor pasar modal dalam melakukan pembukaan rekening secara online. "Berdasarkan data, sebesar 30-40% dari total jumlah investor yang melakukan investasi adalah kaum milenial. Oleh sebab itu, kegiatan ini relevan dilakukan sebab anak muda bisa dibekali dan menjadi agent untuk melawan investasi bodong," jelas Hery saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Literasi Cerdas Berinvestasi "Meningkatkan Literasi Keuangan dan Minat Berinvestasi di Kalangan Milenial", Selasa (23/5/2023) di Naraya Ballroom, Universitas Negeri Jakarta.
Melanjutkan, Hery dengan tegas mengatakan bahwa saat ini, yang menjadi problem utama investasi adalah maraknya investasi bodong dimana masyarakat menjadi korbannya. "Hal ini lah yang menjadi PR bagi institusi/lembaga terkait, seperti BPKM untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan hal tersebut," ucapnya.
Hery juga menegaskan bahwa Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik telah menerima 17 laporan masyarakat terkait dugaan investasi bodong. Oleh karenanya, Ombudsman mendorong para penyelenggara layanan untuk dapat bergotong-royong memberikan literasi kepada masyarakat, khususnya kaum milenial sehingga fenomena investasi bodong bisa teratasi.
Dalam paparannya, Hery menyampaikan beberapa penyebab masyarakat masih sering tertipu dengan investasi bodong, di antaranya adalah masih rendahnya literasi terkait investasi, kondisi masyarakat yang mudah tergiur dengan keuntungan besar, kesulitan ekonomi, dan masyarakat yang terlalu cepat mengambil langkah investasi.
"Kami menyambut baik karena Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik peserta kegiatan ini adalah generasi milenial," ungkap Hery.
"Untuk itu, kami juga mendorong para generasi milenial ini bisa melaporkan kepada Ombudsman RI apabila menemukan dugaan maladministrasi. Caranya cukup mudah, bisa secara online dan gratis," jelasnya menambahkan. (BOM/MIM)
