Beli Pertalite Dibatasi 120 Liter/Hari, Ombudsman: Harus Ada Batas Waktu
Ombudsman RI turut buka suara menanggapi kebijakan PT Pertamina (Persero), yang memberlakukan uji coba pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite maksimal 120 liter per hari untuk kendaraan mobil.
Anggota Ombudsman, Hery Susanto, memastikan uji coba tersebut merupakan inisiatif dari Pertamina. Dia menilai uji coba ini tidak bisa terus dilakukan dalam kurun waktu sampai terbitnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.
"Karena sifatnya sementara, tahap uji coba harus dilakukan dalam limitatif tertentu, harus diberi batasan waktu. Kalau tidak ada limitatif dari segi pembatasan, potensi maladministrasi akan ada karena uji coba dilaksanakan meskipun regulasi (revisi Perpres) belum ada," kata Hery kepada kumparan, Senin (19/9).
Setelah adanya penyesuaian harga BBM, lanjut Hery, pemerintah seharusnya fokus mengatur regulasi terkait pembatasan kuota BBM subsidi khususnya Pertalite. Pemerintah diminta menguatkan pengawasan dan sanksi tegas terkait penyalahgunaan BBM subsidi secara maksimal.
"Skema yang kami usulkan, Pertalite untuk kendaraan angkutan umum dan sepeda motor. Namun uji coba dari Pertamina Patra Niaga ini mobil pribadi masih masuk (kuota Pertalite)," sambungnya.
Heru menekankan, regulasi BBM subsidi pada kenyataannya tidak memberikan efek jera dan pelaku di lapangan. Dalam aturan, Solar tidak boleh untuk angkutan barang hasil perkebunan dan pertambangan, namun faktanya masih ada pelanggaran dan hanya diberikan sanksi pidana ringan.
"Kementerian Keuangan sering bilang BBM subsidi jenis Pertalite banyak dikonsumsi orang mampu. Ketika tidak ada regulasi khususnya Pertalite, pemerintah akan selalu mengalami jebolnya kuota subsidi BBM yang menjadi beban APBN," ujar Hery.
