Bahas Realisasi Anggaran 2021, Ombudsman RI Hadir Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR
Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih beserta Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki dan Jemsly Hutabarat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI untuk membahas Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (7/4/2022).
Mokhammad Najih dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 alokasi Anggaran Ombudsman RI TA 2021 adalah sebesar Rp 206.972.244.000. Namun selama tahun 2021, Ombudsman RI diminta untuk melakukan refocusing anggaran sebanyak empat kali sehingga berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-629/MK.02/202 tanggal 20 Juli 2021 hal refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 tahap IV anggaran Ombudsman RI menjadi Rp 198.162.445.000 untuk alokasi program Dukungan Manajemen dan Pengawasan Pelayanan Publik.
"Dari pagu anggaran 2021 setelah refocusing dan realokasi belanja tahap IV menjadi sebesar Rp 198.162.445.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 190.773.339.668 atau 96,27%," jelas Najih.
Najih juga melaporkan bahwa tahun 2021, Ombudsman RI meraih peringkat pertama dalam Kinerja Anggaran Tahun 2021 pada kelompok Kementerian/Lembaga Pagu Kecil dan meraih peringkat terbaik dalam Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) periode Tahun Anggatan 2021 kategori Pagu Sedang Tingkat Satker Lingkup KPPN Jakarta VII.
"Ombudsman RI juga berupaya merespons cepat laporan masyarakat dan penyelesaian laporan. Laporan pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi yang diterima Ombudsman RI pada tahun 2021 sebanyak 7.189 laporan dan laporan tersebut dapat diselesaikan sebanyak 6.421 laporan," ucap Najih.
Selanjutnya, Najih menjelaskan bahwa Ombudsman RI telah melaksanakan penilaian kepatuhan kepada penyelenggara pelayanan publik agar pemenuhan standar layanan dapat terpenuhi. Pada tahun 2021 yang mendapatkan Predikat Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi) diantaranya 17 Kementerian, 12 Lembaga, 13 Provinsi, 34 Kota dan 103 Kabupaten.
Menanggapi laporan Ombudsman RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengapresiasi capaian kinerja yang telah diraih Ombudsman RI khususnya dalam reliasasi Anggaran. "Saya apresiasi Ombudsman RI mencapai 96% dan kementerian lembaga lain juga di atas 90%. Artinya ini benar-benar aspek keuangan negara telah dijalankan dengan baik," ucapnya.
Selain Ombudsman RI, Rapat Dengar Pendapat juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ketua Komisi Apartur Sipil Negara (KASN), dan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI).
