• ,
  • - +
Bahas Penilaian Kepatuhan dan Tenaga Honorer, Ketua Ombudsman Temui Menpan RB
Kabar Ombudsman • Kamis, 13/01/2022 •
 
Ketua dan Anggota Ombudsman RI, Mokhammad Najih dan Robert Na Endi Jaweng melakukan pertemuan dengan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Rabu (13/1/2022)

Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melakukan pertemuan membahas Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Penilaian Publik dan Hasil Kajian tentang Tata Kelola Tenaga Honorer  dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Kantor Kemenpan RB, Jakarta pada Rabu (12/1/2022).

Mokhammad Najih menyampaikan bahwa penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik merupakan bagian dari prioritas nasional dengan harapan semakin banyak instansi yang mendapatkan zona hijau. Namun menurutnya, pada tingkat Pemerintah Kabupaten ternyata masih ada yang penilaian kepatuhannya masih sangat kurang.

"Dari hasil survei itu saya harap Deputi Pelayanan Publik bisa elaborasi mengenai apa yang dapat dilakukan kerja sama dengan Ombudsman atau mungkin bisa tentukan batas apa yang dapat dilakukan Ombudsman atau apa yang dapat dilakukan oleh Kemenpan RB. Apa yang bisa kita lakukan agar penilaian kepatuhan semakin baik," ujar Najih.

Sementara itu Robert menyampaikan hasil Kajian Sistemik "Kebijakan dan Tata Kelola Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." Robert menyampaikan potensi maladministrasi dalam 5 tahap proses yaitu adanya perbedaan aturan terhadap status, perekrutan tenaga honorer dilakukan tanpa standar baku, tidak ada standar pengupahan, tidak adanya perencanaan dalam penganggaran pengembangan kompetensi, dan tidak ada jaminan pasca kerja bagi tenaga honorer.

"Di sini kami memberikan saran untuk Kemenpan RB berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan. Ada 4 opsi saran perbaikan yaitu melanjutkan sistem tata kelola yang ada sekarang, mengalihkan tenaga honorer menjadi ASN, memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan, dan melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Harapannya dengan adanya perbaikan sistem di hulu, aduan di hilir, yang kasus per kasus bisa berkurang," tutur Robert.

Tjahjo Kumolo menyambut baik penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman. Menurutnya inti reformasi birokrasi adalah aparatur pemerintah cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah makin efektif dan efisien. "Kerja sama pendampingan sangat mungkin dilakukan bersama agar pelayanan semakin baik," ujar Tjahjo. (NI)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...