• - +
Awasi Dana Desa, Polisi Jangan Main Proyek
Kliping Berita • Selasa, 07/01/2020 • gosanna_oktavia
 
Foto Ilustrasi - PROKAL.CO, JAKARTA

SHARE

PROKAL.COJAKARTA - Polri dinilai positif dalam mengeluarkan sejumlah petunjuk teknis untuk menjaga investasi. Salah satunya, soal larangan anggota polisi bermain proyek atau pengadaan barang dan jasa. Namun begitu, diperlukan instrumen yang lebih akurat untuk menilai sekaligus mengawasi pengawasan yang dilakukan polisi.

Dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/3388/XII/HUM3.4./2019 disebutkan bahwa untuk melakukan upaya pencegahan serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan polisi.

Yakni, tidak meminta dan menerima pemberian terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan apapun dalam pengadaan jasa pemerintah daerah (pemda) atau pihak lainnya. Lalu, anggota Polri juga dilarang mengintervensi dan mengintimidasi untuk memengaruhi keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.

Terakhir, anggota polisi tidak diperbolehkan bersekongkol dan bermufakat jahat dengan pemda terkait pengadaan barang atau jasa. Bahkan, dalam telegram yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo terdapat pesan, bila ada informasi atau pengaduan Bareskrim akan melakukan supervisi bersama Divpropam Polri.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, telegram itu merupakan pemberitahuan terhadap kapolda dan kapolres. Agar berperan dalam mengawal pembangunan nasional. "Kalau ada internal yang main-main, kami tindak," tegasnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman Adrianus Meliala menuturkan, petunjuk teknis Kapolri untuk menjaga investasi dan dana desa merupakan hal yang baik. "Semua sepakat dengan itu," tuturnya. Namun, yang perlu dipahami ada situasi di lapangan yang berbeda. Dalam pengawasan harus ada instrumen yang jelas. "Kalau tidak, akan sama saja," paparnya dihubungi Jawa Pos, kemarin.

Instrumen itu berguna sebagai pedoman bagi aparat, dari Bhabinkamtibmas hingga kapolda. Apa yang harus diawasi dan bagaimana pengawasannya. "Harus memiliki ukuran, agar tidak menjadi berlebihan dan tidak mencari-cari," urainya.

Bahkan, Kapolri perlu memiliki instrumen yang mampu untuk mengetahui kapan dan apa yang diawasi di lapangan. "Ini perlu karena aparat seperti Polri, TNI, dan Kejagung (Kejaksaan Agung) itu instrumen negara yang bisa membuat orang takut dan khawatir," urainya.

Pejabat daerah hanya bisa mengiyakan bila ada permintaan dari aparat semacam itu. Sebagai contohnya, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejagung. "Yang awalnya mengawasi dan mengamankan, malah diselewengkan. Lama-lama main dan jadi preman," tuturnya.

Adrianus menuturkan, Kejagung juga memastikan, TP4D ternyata tidak memiliki surat keputusan (SK). Yang artinya, tidak memiliki instrumen yang jelas. "Ini tidak ada sistem yang mencegah salah pakai," terangnya.

(idr/byu/JPG/rom/k8)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...