Pengaduan masyarakat jadi bahan evaluasi BPN NTT
KUPANG - Pengaduan masyarakat mengenai pelayanan pertanahan menjadi bahan evaluasi bagi Kanwil BPN Provinsi NTT dan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Hal demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN NTT Yulius Talok pada penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Laporan Masyarakat terkait Pelayanan Pertanahan Tahun 2018-2019, Rabu (20/03/2019) di Kupang.
"Melalui rakor ini dapat memperbaiki citra pelayanan kami dan laporan atau pengaduan masyarakat menjadi evaluasi bagi pelayanan kantor pertanahan. Kami berharap kerja sama dengan Ombudsman NTT semakin baik ke depan demi mewujudkan tugas pelayanan secara profesional, transparan dan akuntabel serta memberikan masukan korektif bagi perbaikan pelayanan pertanahan" harap Yulius.
Rakor yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT berlangsung selama tiga hari sejak Senin 18 Maret 2019, diikuti Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Malaka, secara khusus membahas 23 laporan atau pengaduan masyarakat atas pelayanan pertanahan yang tersebar pada masing-masing kantor pertanahan tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton pada kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih atas kehadiran para Kepala Kantor Pertanahan yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Rakor dan meminta komitmen para Kepala Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti hasil dan kesimpulan Rakor yang telah ditandatangani bersama.
"Kami berterima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Kantor Pertanahan yang telah meluangkan waktu untuk hadir selama 3 hari dalam kegiatan Rakor bersama ini. Kami minta komitmen dari Kepala Kantor Pertanahan terhadap beberapa laporan masyarakat yang belum selesai, agar dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan pertanahan", tegas Beda Daton.
Lebih lanjut Beda Daton menegaskan bahwa laporan atau pengaduan masyarakat perlu direspon secara positif demi perbaikan pelayanan Kantor Pertanahan ke depan.
Penyelenggaraan Rakor diakhiri dengan penandatanganan kesimpulan pembahasan laporan masyarakat terkait pelayanan pertanahan oleh Ombudsman NTT, Kanwil BPN NTT dan 6 (enam) Kepala Kantor Pertanahan.
