Berita

Berfoto bersama setelah tahap sesi I berakhir.

Ombudsman RI Kalsel  Monitoring Proses Penerimaan CPNS

Kanwil Kemenkumham Kalsel

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, diwakili oleh Rujalinor (Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan) dan Zayanti Mandasari (Assiten Bidang Pemeriksaan), melakukan monitoring, proses penerimaan CPNS di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalsel (17/12/19). Proses penerimaan CPNS berada di tahap verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan, yang akan berlangsung hingga 20 Desember 2019 menadatang.

Rachmad Renaldi sebagai Kabag TU Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, menyampaikan "hingga hari kedua proses verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan berjalan lancar dan belum ada kendala yang berarti. Proses berjalan lancar, karena server tidak bermasalah seperti tahun sebelumnya, sehingga menghambat dalam verifikasi SSCASN/pencetakan kartu peserta. Pelaksanaan hari ini, dimulai jam 08.00, diikuti oleh 1400 peserta, yang dibagi dalam empat sesi, yang berakhir sekitar pukul 17.00. Untuk tahun ini kita menambahkan petugas dan alat pengukuran tinggi badan menjadi 3 (sebelumnya hanya 2). Ditambah lagi panitia menyediakan 18 meja dan petugas untuk verifikasi SSCASN/pencetakan kartu peserta, sehingga diharapkan proses menjadi lebih cepat".

Pada kesempatan yang sama, juga turut hadir petugas pendampingan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Sugeng Winarto (Kasubbag Perizinan Biro Kepegawaian). Menurutnya "pelaksanaan tahun 2019 ini, direncanakan dan diupayakan semaksimal mungkin, karena belajar dari tahun-tahun sebelumnya yang masih menemui beberapa kendala. Hal ini ditujukan agar memudahkan peserta dalam proses verifikasi berkas, pengukuran tinggi badan, dan pencetakan kartu peserta". Ia menambahkan, dengan adanya koordinasi dengan Ombudsman diharapkan dapat mewujudkan proses rekrutmen yang semakin baik dalam pelaksanaan di lapangan".

Dalam kesempatan ini, tim Ombudsman Kalsel menemukan hal menarik, dimana ada salah seorang peserta yang merupakan disabilitas, namun mendaftar pada formasi penjaga tahanan. Dengan kata lain tidak mendaftar pada formasi disabilitas yang telah disediakan panitia. Selain itu, masih ditemui kebingungan dari beberapa peserta mengenai alur meja, karena tidak diberikan nomor-nomor petunjuk seperti yang tertera pada alur verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan bagi kualifikasi SLTA/Sederajat yang di tempel di dinding informasi. Misalnya jika tidak lulus pengukuran tinggi badan harus menuju ke meja yang mana dan sebagainya. Sehingga jika petugas tidak memberitahu hal tersebut, peserta akan kebingungan dan bertanya ulang kepada petugas lain. Selain itu, ada juga peserta yang lupa membawa surat lamaran asli, namun diberikan kesempatan untuk memprint ulang surat dimaskud. Serta ada satu alat ukur yang tidak terpasang stiker kalibrasi, namun dikoonfirmasi bahwa stiker tersebut sebelumnya terpadang, sama dengan dua alat ukur lainnya, namun di hari pertama terlepas.

Rujali menambahkan, bahwa pelaksanaan tahun 2019 ini, sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik dari segi tempat/ruangan, informasi (baik alur proses maupun help desk) panitia, perlengkapan/sarana khususnya pengukur tinggi badan. Harapannya semoga seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta menghasilkan penjaga tahanan yang berkualitas.