Ombudsman: Pencanangan Zona Integritas harus berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan
Kupang - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton menghadiri pelaksanaan Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenkumham NTT pada Selasa (22/01/2019).
Acara diikuti oleh peserta apel yang terdiri dari jajaran pejabat struktural wilayah kerja Kemenkumham NTT serta tamu undangan yang menjadi saksi penandatanganan Pakta Integritas antara lain Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Polda NTT, Pengadilan Tinggi NTT serta Kejaksaan Tinggi NTT.
Acara dimulai dengan pembacaan Pakta Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2019, yang diikuti seluruh peserta apel dan dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI yang dibacakan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Achmad Samadan.
"Saya minta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian yang telah disepakati dan disetujui, yang menjadi tanggung jawab masing-masing program pada unit eselon I masing- masing. Tetap optimis, terus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk raih prestasi yang berkualitas" tutur Achmad Samadan.
Dalam acara ini pun secara simbolis dibagikan Surat Keputusan Pengangkatan PNS Hasil Rekrutmen Tahun 2017 dan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Hasil Rekrutmen Tahun 2018 di lingkungan kerja Kemenkumham NTT kepada 2 (dua) orang perwakilan PNS dan CPNS.
Pada akhir apel dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang ditandatangani oleh seluruh pejabat struktural dan saksi sebagai pengawas eksternal.
 Adapun kegiatan ini disambut baik Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton dan berharap kegiatan ini berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
 "Saya berharap agar pencanangan Zona Integritas ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi harus ada perbaikan nyata pelayanan pada seluruh loket pelayanan UPT, agar hak- hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang baik terpenuhi", harap Darius.  Â
