Ombudsman NTT Gelar Rakor Pelayanan Pertanahan
KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Laporan Masyarakat terkait Pelayanan Pertanahan Tahun 2018-2019 bersama Kanwil BPN NTT dan 6 (enam) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di NTT pada 18 - 21 Maret 2019 di Hotel Aston, Kota Kupang. Hal demikian dijelaskan Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, ketika dihubungi pada Senin (18/03/2019).
Dasar penyelenggaraan Rakor Pelayanan Pertanahan ialah Nota Kesepahaman Nomor: 4/SKB/I/2018, Nomor: 01/ORI-MOU/I/2018, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 28/SKB-800/2018, Nomor: 01/ORI/PKS antara Ombudsman RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
"Salah satu aspek penting yang diatur sebagai ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut ialah percepatan penanganan pengaduan masyarakat. Jumlah laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman NTT selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menempatkan pelayanan pertanahan berada dalam 3 (tiga) besar substansi pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat di Wilayah Provinsi NTT" papar Beda Daton.
Rakor Pelayanan Pertanahan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dugaan maladminsitrasi dalam pelayanan pertanahan yang dilaporkan oleh masyarakat dan memberikan informasi tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan pertanahan.
"Dalam kerangka pelayanan publik di bidang pertanahan salah satu hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pengelolaan pengaduan, kiranya melalui Rakor bersama ini dapat mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait pelayanan pertanahan Tahun 2018-2019" harap Beda Daton
Peserta Rakor Pelayanan Pertanahan terdiri atas Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman NTT, Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Malaka.
"Rakor selama 3 (tiga) hari akan difokuskan untuk membahas laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan masyarakat yang masih berproses pada beberapa Kantor Pertanahan tersebut" jelas Beda Daton.
Selain pembahasan laporan atau pengaduan masyarakat, Kanwil BPN NTT akan menyampaikan informasi terkait potensi konflik pertanahan di Wilayah NTT, seperti Kasus Paumere di Kabupaten Ende, Kasus Naunu dan Manusak di Kabupaten Kupang serta Pemberian HGU kepada PT. MSM di Sumba Timur.
"Sebelum pembahasan laporan masyarakat akan diawali dengan paparan materi dari Kepala Kanwil BPN NTT terkait Peran Kanwil BPN NTT dalam melakukan Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di NTT" tutup Beda Daton.
