Ombudsman Kalsel Dukung Festival HAM 2020
Banjarmasin - Ombudsman RI Perwakilan
Kalsel bersama dengan Komnas HAM dan LSM peduli HAM melakukan rapat
koordinasi dan persiapan awal pelaksanaan Festival HAM 2020 di Kantor
Perwakilan Ombudsman Kalsel pada Jumat (07/02).
Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM yang membidangi Pendidikan dan Penyuluhan mengatakan bahwa Banjarmasin ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Festival HAM yang ke-6. "Banjarmasin adalah kota pertama yang menjadi tuan rumah Festival HAM di luar Pulau Jawa. Menteri, bupati, walikota akan hadir dalam acara ini. Selain undangan dari dalam negeri, acara ini nantinya dihadiri oleh negara-negara lain", ujarnya.
Penyelenggaraan Festival ini nantinya menggabungkan FGD, diskusi, workshop dan kegiatan lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Selain itu, kegiatan ini juga akan diisi dengan site visit ke beberbagai lokasi yang menonjolkan penguatan HAMnya.
"Kita akan banyak mendiskusikan berbagai macam isu HAM. Di samping itu, kita juga akan sharing mengenai kebijakan atau pengalaman dalam memajukan HAM", jelas Beka.
Hairansyah, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal menambahkan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada Oktober 2020, namun persiapan harus dilakukan mulai dari sekarang. "Kami berharap antusias dari kabupaten/kota lebih tinggi. Kabupaten/kota yang terdekat dengan Banjarmasin, juga turut terlibat, seperti Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru maupun Tanah Laut. Karena acara ini skala internasional".
"Negara-negara lain juga turut hadir. Minimal harus ada dukungan dari pemerintah daerah atau provinsi untuk menyukseskan festival ini", ujar Hairansyah. Ia menambahkan bahwa tema-tema yang nanti diangkat akan lebih spesifik. "Walaupun konteksnya lokal, namun dapat berdampak pada skala internasional. Misalnya perubahan iklim", tambahnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid menyambut baik kesempatan ini. Ia mengatakan bahwa banyak masalah pelayanan publik yang berdimensi pelanggaran HAM, dilaporkan ke Ombudsman. "Soal isu lingkungan seperti pencemaran sungai di Muara Satui, Kabupaten Tanah Bumbu misalnya. Masalah sawit dan batu bara, kasus-kasus konflik pertanahan antara pemerintah daerah dengan perusahaan, atau perusahaan dengan masyarakat. Hingga masalah toleransi dan isu pluralisme", jelas Noorhalis. "Isu-isu tersebut sangat menarik untuk diangkat karena berpotensi melanggar HAM", tambahnya. Menurutnya bidang pendidikan juga tidak kalah penting, seperti aksesibilitas sekolah inklusi.
"Ombudsman Perwakilan Kalsel sangat mendukung Festival HAM 2020. Apalagi HAM sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik", pungkas Noorhalis.
