• - +
Antrean di Bandara akibat Koordinasi Lemah
Kliping Berita • Jum'at, 15/05/2020 • gosanna_oktavia
 

SHARE

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ombudsman RI menyesalkan terjadinya antrean panjang di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (14/5) pagi. Membludaknya penumpang jelas-jelas tidak mematuhi aturan physical distancingdalam rangka pencegahan virus Covid-19. "Antrean luar biasa di Terminal 2. Dari informasi yang kami dapat, pada saat itu banyak jadwal penerbangan," kata komisioner Ombudsman Alvin Lie, Kamis (14/5). Alvin mengatakan, hal tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antara Angkasa Pura II selaku pengelola bandara, kemudian otoritas bandara dari Kemenhub Ditjen Perhubungan Udara, maskapai penerbangan dan Satgas Penanggulangan Covid-19.

Akibatnya, pengelola bandara tidak mampu mengantisipasi penumpang yang tiba-tiba datang dengan jumlah besar. Physical distancing yang digaungkan pemerintah demi menjaga penyebaran virus Korona pun tak terpenuhi. Alvin juga mengaku mendapatkan data adanya maskapai penerbangan yang jumlah tiket ludes terjual melebihi kapasitas yang telah diatur Kemenhub selama masa pandemi Covid-19 ini. "Ada beberapa penerbangan yang tiket terjualnya melampaui batas 50 persen dari kapasitas seperti yang diatur oleh Permenhub 18 Tahun 2020 dimana maskapai hanya boleh mengisi pesawatnya maksimum 50 persen dari kapasitasnya," sebut Alvin Lie.

Karena itu, pihaknya meminta Ditjen Perhubungan Udara melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi tegas jika hal tersebut terbukti. Pihaknya juga mengkritik Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Menurutnya, SE tersebut justri memberi celah bagi masyarakat untuk bepergian ataupun mudik. "Judulnya pembatasan tapi yang diatur itu adalah pelonggaran. Coba aja baca kan, yang diperbolehkan itu seperti apa dan tidak diatur lebih lanjut misalnya airline itu harus memenuhi syarat apa sebelum menjual tiket. Bahwa tugas dari airline tugas dari bandara itu tidak diatur lebih lanjut," kata Alvin.


Verifikasi Dokumen

Adanya penumpukkan calon penumpang di Terminal 2, Kamis (14/5) diakui oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Antrean terjadi di posko pemeriksaan dokumen perjalanan yang terletak di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 04.00 WIB dan sekitar pukul 05.00 WIB sudah tidak terjadi lagi antrean. Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno- Hatta, Febri Toga mengatakan, personel PT Angkasa Pura II telah berupaya maskimal mengatur antrean namun calon penumpang pesawat yang datang cukup banyak di Terminal 2 Gate 4. "Antrean di posko verifikasi dokumen terjadi mulai pukul 04.00 WIB, di mana calon penumpang memiliki tiket pesawat untuk penerbangan antara pukul 06.00-08.00 WIB. Di antara pukul tersebut terdapat 13 penerbangan dengan keberangkatan hampir bersamaan, yaitu sebelas penerbangan Lion Air Group dan 2 penerbangan Citilink," kata Febri Toga, Kamis (14/5).

Selama masa pandemi, calon penumpang pesawat terbang harus melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk bisa memproses check in. Verifikasi dokumen dilakukan oleh personel gabungan dari sejumlah instansi yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ada di posko pemeriksaan.

Adapun dokumen yang diverifikasi sebagai syarat agar calon penumpang dapat memproses check in antara lain tiket penerbangan, surat keterangan dinas, surat bebas Covid-19, dan dokumen lainnya sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran No 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid- 19 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Kami selalu berupaya untuk menjaga physical distancing di setiap area. Penerapan physical distancing di Soekarno- Hatta juga akan dievaluasi berkala melihat situasi dan kondisi terkini yang cukup dinamis," ujar Febri. Febri Toga mengatakan ke depannya juga dilakukan penataan jadwal keberangkatan penerbangan. "Seluruh stakeholderakan melakukan evaluasi untuk menata jadwal penerbangan supaya tidak ada yang berdekatan," imbuhnya. Terpisah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan menyatakan akan menindak tegas operator penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan jumlah penumpang dalam melakukan layanan penerbangan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, Kamis (14/10). "Begitu terbukti melanggar aturan, kami akan terapkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Novie. Novie mengaku, pihaknya telah menerima laporan mengenai adanya maskapai yang tidak menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan No 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Pagi ini (kemarin-Red) langsung kami tindak lanjuti dengan memerintahkan inspektur penerbangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut," imbuhnya.

Permen tersebut dijelaskannya mencantumkan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing). "Kami menghimbau kepada seluruh operator penerbangan untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Tindakan tegas akan diberikan kepada operator penerbangan yang tidak menerapkan peraturan yang ditetapkan," ucapnya.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...