Galeri Video

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama TRIBUN-VIDEO.COM - Ombudsman RI tengah menelisik data Imigrasi mengenai simpang siurnya informasi keberadaan eks caleg PDIP Harun Masiku yang kini masih menjadi buronan KPK atas kasus dugaan suap proses PAW Anggota DPR. Ombudsman menargetkan tim khusus yang dibentuk dapat menyampaikan hasil investigasi ini dalam Rapat Pleno dua pekan ke depan. "Kita beri waktu paling lama 2 minggu ke depan, karena disampaikan ke pleno," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Diketahui, Ditjen Imigrasi hingga Menkumham yang juga politikus PDIP Yasonna H. Laoly sempat menyebut Harun terbang ke luar negeri pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK menggelar OTT dan belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ramai pemberitaan, Ditjen Imigrasi kemudian meralat dan membenarkan Harun telah kembali ke Indonesia. Akibat simpang siurnya informasi itu, Yasonna mencopot atau mem-fungsional-kan Ronny Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Belakangan, tim investigasi yang dibentuk Yasonna menyebut kesimpangsiuran informasi kedatangan Harun disebabkan tidak sinkronnya data di Personal Computer (PC) di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta dengan server lokal Bandara Soekarno-Hatta dan server Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) di Ditjen Imigrasi. Amzulian mengakui, investigasi atau penelusuran yang dilakukan Ombudsman lebih lama ketimbang tim bentukan Yasonna. Namun, kata Amzulian, hal ini semata hasil penelusuran lebih menyeluruh dan mendalam. "Kami ingin mencari yang sedalam-dalamnya, kami mengundang para pihak untuk memastikan lebih kepada kebenaran data saja. Kenapa ini penting? Bukan untuk mencari kesalahan, supaya lebih terang dan publik memiliki hak untuk tahu apa kejadian yang sebenarnya," katanya. "Jangan juga kalau hasil temuan sebagaimana yang disampaikan menteri kita apriori dulu, jangan juga kita bergerak sudah menentukan pasti bela menteri. Kita inikan sekarang rancu cari siapa yamg bisa dipercaya. Nah, Ombudsman mencari untuk berada institusi yang bisa dipercaya itu," imbuh Amzulian. Meski demikian, Amzulian menyatakan, investigasi yang dilakukan pihaknya hanya pada aspek administrasi. "Kita hanya pada aspek administrasinya, kita tidak aspek-aspek yang lain, misalnya apakah betul data yang disampaikan seperti itu, artinya kita mendalami pada aspek administrasinya saja," katanya.