KEPRI MASUK KATEGORI MALADMINISTRASI RENDAH
Hasil survey Indeks Persepsi Maladministrasi (INPERMA) Tahun 2018 untuk Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor 5,45 sehingga termasuk ke dalam kategori maladministrasi rendah. Survey INPERMA sendiri merupakan lanjutan dari Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan secara langsung dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada 4 fokus layanan publik dasar yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan. Terkait dengan komposisi wilayah dalam penelitian Indeks Persepsi Maladministrasi, Ombudsman melihat wilayah dari dua jenis yakni perkotaan dan pedesaan. Dimana Kabupaten yang diambil merupakan kabupaten pada provinsi terpilih yang memiliki jumlah desa terbanyak dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berdasarkan persilangan antara data dan informasi kemiskinan Kabupaten/ Kota tahun 2016 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data terkait jumlah desa pada Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Berdasarkan hal tersebut, untuk Provinsi Kepulaua Riau maka diperoleh lokus berupa Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang. Berikut adalah rekapitulasi sebaran indeks tiap fokus layanan untuk Provinsi Kepulauan Riau: 1. Perizinan : 5,19 2. Kesehatan : 5,67 3. Pendidikan : 5,45 4. Adminduk : 5,47
