Galeri Video

Senin, 29/03/2021

Dugaan Mala-Administrasi Impor Beras (Prime Time Talk - BeritaSatu)

Rencana impor beras oleh pemerintah masih menjadi polemik. Ombudsman menyebut ada potensi mala-administrasi dalam keputusan kebijakan impor beras. Keputusan pemerintah impor satu juta ton beras menjadi polemik. Benarkah ada potensi mala-administrasi dan bagaimana langkah Ombudsman selanjutnya? Ikuti dialognya bersama anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika. #ImporBeras​​ #Ombudsman​​ #Maladministrasi​
 Tags : impor beras,Anggota Ombudsman RI,Yeka Hendra Fatika

Jum'at, 26/03/2021

Polemik Impor Beras 1 Ton (CNBC Indonesia)

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjadi narasumber dalam program Profit CNBC Indonesia terkait Polemik Impor Beras pada Jumat, 26 Maret 2021.
 Tags : Beras,Ombudsman RI,Yeka Hendra Fatika

Senin, 22/03/2021

Ketua OMBUDSMAN RI Sebut Kepercayaan Masyarakat Terhadap OMBUDSMAN Aceh Makin Baik

Ketua OMBUDSMAN RI Melakukan Kunjungan Kerja Ke Aceh Untuk Pertama Kalinya, Ketua OMBUDSMAN Melihat Kepercayaan Masyarakat Aceh Terhadap OMBUDSMAN Makin Baik.
 Tags : OmbudsmanRIPerwakilanAceh,Ketua Ombudsman RI

Selasa, 16/03/2021

KEJAUHAN KALO BERHARAP MEREKA BELA PETANI #NgeHAMtam​ YEKA HENDRA FATIKA OMBUDSMAN

Tamu Haris Azhar kali ini ada Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika. Pak Yeka bicara banyak soal problem pangan dan pertanian di negara kita. Terimakasih Pak Yeka udah mampir di NgeHAMtam, Ngebahas HAM bareng tamu. Topik dan pembahasannya keren, Pak. Kapan-kapan main lagi. ya. hehe. Salam dari kami, Komunitas Cendol Production. Salam HAMtam buat cendol-cendol di seluruh dunia. #pangan​ #beras​ #ombudsman​
 Tags : Ombudsman RI,Pangan,Beras,Yeka Hendra Fatika,Haris Azhar

Sabtu, 13/03/2021

Ombudsman Masuk Desa: Yuk awasi pelayanan publik, warga desa!

Hai Ombudsmania Lampung! Pelayanan publik begitu dekat dengan masyarakat, namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidak nyamanan pelayanan yang mereka terima. Ombudsman RI hadir untuk membantu masyarakat menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, namun masih banyak masyarakat yang belum mengenal keberadaan Ombudsman RI. Kali ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung mau datang ke desa, agar warga desa dapat merasa lebih dekat dengan kami. Yuk cari tahu, apa saja yang akan dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Desa nanti!
 Tags : ombudsman masuk desa,ombudsman ri,ombudsman lampung

Jum'at, 12/03/2021

Ayo Imunisasi - Simulasi Imunisasi COVID-19

Kementerian Kesehatan menggelar persiapan simulasi uji coba vaksin COVID-19 di Puskesmas Abiansemal 1, Kabupaten Badung selama 2 hari yakni pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2020. Lokasi ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya dilakukan persiapan serupa di Kota Bogor, Jawa Barat. Turut hadir dalam persiapan simulasi, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daniel Tjen, Pjs Bupati Badung Ketut Ladnyana, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M. Budi Hidayat, Direktur P2PTVZ Didik Budijanto, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Andi Saguni, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya, Direktur RSUP Sanglah, Kepala KKP Denpasar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung I Nyoman Gunarta serta jajaran pejabat di Kabupaten Badung. Kendati masih tahap simulasi, Kementerian Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M Budi Hidayat memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada peserta imunisasi aman, sehingga tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan, pasalnya vaksin terpilih telah melewati sejumlah rangkaian uji coba dan telah teruji secara klinis. “Sekarang sedang diteliti dan diupayakan untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi, kalau memang ada risiko pasti tidak akan kita lakukan. Yang sudah diberikan ini, yang sudah aman,” kata Budi disela pelaksanaan simulasi uji coba vaksin COVID-19 di Puskesmas Abiansemal 1. Lebih lanjut, Budi menjabarkan bahwa persiapan simulasi uji coba merupakan bagian dari kesiapan Indonesia untuk melakukan vaksinasi massal apabila sewaktu-waktu vaksin definitif COVID-19 telah ditemukan. “Kita nunggu (uji coba), saat ini kita siapkan dulu SOP, SDM dan logistik yang diperlukan untuk menyatakan kita siap melakukan vaksinasi massal,” ucapnya. Pihaknya menekankan bahwa keselamatan tenaga kesehatan dan peserta vaksinasi adalah prioritas utama. Oleh karenanya, para tenaga kesehatan yang bertugas diarahkan untuk menggunakan APD level 2 serta apron, sementara bagi masyarakat harus menerapkan 3M yakni sebelum uji coba vaksin harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, menggunakan masker dan menjaga jarak aman antar peserta. Dalam tahapan vaksinasi, nantinya peserta akan diskrining terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki penyakit komorbid atau tidak. Tahap disebut sebagai anamnase. Jika peserta vaksinasi terindikasi memiliki penyakit penyerta (komorbid) maka akan diarahkan ke ruang pemeriksaan umum, lalu diberikan surat rujukan untuk selanjutnya dirujuk ke RS. Sementara bagi peserta yang sehat, dapat menerima vaksinasi tahap pertama. Usai penyuntikan vaksin, peserta tidak langsung pulang, melainkan harus menunggu selama 30 menit guna melihat apakah ada efek samping atau tidak. Sembari menunggu, nantinya petugas Puskesmas akan memberikan sosialisasi protokol kesehatan serta penerapan pola hidup bersih dan sehat di seluruh tatanan kehidupan. “Jika vaksinasi tahap pertama selesai, nanti peserta akan diimunisasi lagi 2 minggu kemudian,” kata Ni Nyoman Rai Sukadani selaku Penanggung Jawab Puskesmas Abiansemal 1, disela persiapan simulasi imunisasi pada Selasa (6/10). Usai melihat dan mengevaluasi rangkaian simulasi uji coba vaksin COVID-19, rombongan kemudian bergegas menuju RSUD Klungkung dan RSUD Sanjiwani Gianyar untuk meninjau kesiapsiagan RS dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bertemu dengan jajaran direksi di kedua RS tersebut, Daniel menekankan bahwa kunci untuk mengendalikan dan menghadapi pandemi COVID-19 adalah penegakan protokol kesehatan yang ketat termasuk di lingkungan RS, pengimplementasian pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima oleh seluruh RS di Indonesia serta kecepatan dan ketepatan dalam proses deteksi dini. Melalui upaya tersebut diharapkan bisa menekan angka kasus baru, mengurangi angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (MF) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg. Widyawati, MKM
 Tags : No Tags

Senin, 01/03/2021

Carut Marut Penyaluran BPNT, Pemkab Lotim Evaluasi Hasil Temuan Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan NTB telah mengungkapkan maraknya penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi di Lombok Timur, namun juga di kabupaten lainnya. Adanya praktik penyimpangan dalam penyaluran BPNT, sudah terendus sejak tahun lalu. Sempat pula ada laporan ke Polda NTB, namun dengan kasus dugaan penipuan kepada suplayer di Lombok Timur. Bukan praktek penyimpangan penyaluran BPNT.
 Tags : Ombudsman RI Perwkialan NTB

Senin, 01/03/2021

Kontroversi PP Miras (Metro TV)

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjadi Narasumber dalam program Metro Pagi Primetime pada Senin, 1 Maret 2021.
 Tags : Ombudsman RI

Jum'at, 26/02/2021

Sri Sultan Siap Dialog Soal Keberatan Pergub Demonstrasi

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersedia berdialog dengan Aliansi Rakyat Demokrasi Yogyakarta (ARDY) yang melayangkan keberatan akan isi Pergub No.1/2021. ARDY melayangkan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY pada Rabu (27/01) silam karena menduga terjadi malaadministrasi pada Pergub tersebut. “Pak Gubernur secara gamblang, terbuka, menjelaskan latar belakangnya dan yang sudah dilakukan terhadap proses perumusan kebijakan itu. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi yang lebih teknis dengan Sekda DIY dan Kepala Biro Hukum Pemda DIY,” jelas Kepala ORI DIY Budhi Masthuri, Rabu (17/02) siang. Budhi yang ditemui usai audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, tersebut menambahkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan latar belakang, filosofi, histori, yuridis serta sosiologis terkait penyusunan Pergub," tambahnya. Lebih lanjut, Budhi memaparkan, “Gugatan dilayangkan karena ARDY memiliki kekhawatiran bahwa beleid (langkah pelaksanaan program) tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk itu Pak Gubernur bersedia untuk dialog." Adapun isi Pergub tersebut menyebutkan bahwa demonstrasi hanya bisa dilakukan pada radius 500 meter dari titik terluar Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kawasan Cagar Budaya Kotagede, dan Kawasan Malioboro. Budhi menambahkan, “Untuk Ombudsman sendiri kan melihatnya dari sisi pelayanan publiknya, apakah Pergub itu nanti ada implikasinya terhadap pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga. Itu yang akan kita kaji. Pada tahap pertemuan ini kita baru mendengarkan background.” Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, juga mengutarakan bahwa Sri Sultan bersama Pemda DIY tidak keberatan melakukan diskusi dan memfasilitasi keberatan yang disampaikan ARDY. "Kalau memang diperlukan, bisa dimediasi oleh ORI DIY agar kita bertemu. Pak Gubernur prinsipnya siap, kapan saja, mau di mana untuk dialog nggak ada masalah,” ucapnya. Di samping itu, menyangkut persoalan ARDY yang juga telah melaporkan Gubernur DIY ke Komnas HAM pada Selasa (16/02) lalu, Aji mengatakan bahwa Pemda DIY juga siap untuk berembuk terkait pelaporan itu. “Saya kira nggak ada masalah dengan pelaporannya ya, hak mereka juga kan. Jadi silakan saja kalau kemudian nanti kami harus memberikan penjelasan terkait dengan laporan mereka. Mari kita dialog,” tutup Aji. [vin] HUMAS DIY
 Tags : ombudsman ri perwakilan diy

Jum'at, 26/02/2021

SOMASI TAK DITANGGAPI, ARDY LAPORKAN GUBERNUR DIY KE OMBUDSMAN RI

Setelah melayangkan surat somasi kepada Pemda DIY, hingga tujuh hari, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta belum menerima balasan dari Gubernur DIY, atas dugaan maladministrasi penerbitan pergub nomor satu dua ribu dua puluh satu. Nihil tanggapan, ARDY melaporkan sikap dan tindakan Pemimpin Yogyakarta tersebut kepada Ombudsman RI, dengan harapan laporan yang dilayangkan dapat segera ditindak lanjuti
 Tags : ombudsman ri perwakilan diy