Selasa, 08/10/2019
Tags : ombudsman,antimaladministrasi,jawatengah
17 Aduan Maladministrasi Pendidikan Diterima oleh Ombudsman Jateng Tahun 2019
Kasus pungutan liar dilingkungan sekolah di Provinsi Jawa Tengah masih marak terjadi dengan berkedok penggalangan dana sumbangan. Beberapa sekolah bahkan menahan rapor siswa antara lain karena belum melunasi kewajiban pembayaran. Jenis maladministrasi yang paling banyak penggalangan sumbangan, permintaan uang untuk studi banding dan baju seragam dan uang gedung. jumlah laporan ini cenderung meningkat dari tahun kemarin padahal tahun 2017 kasus pungutan liar di sekolah di Jawa Tengah 16 laporan, dan pada 2018 berjumlah 12 laporan, namun per 1 september 2019 kasus pungutan liar disekolah menjadi meningkat drastis menjadi 17 laporan. laporan total keseluruhan hingga september 2019 berjumlah 126 laporan. hingga kini ombudsman sendiri terus meneliti dan menelusuri laporan yang masuk diharapkan laporan yang masuk segera terselesaikan.Tags : ombudsman,antimaladministrasi,jawatengah
Jum'at, 04/10/2019
Tags : No Tags
TVRI JAMBI, OMBUDSMAN TEMUKAN RUANG KELAS DUA RS MATAHER RUSAK
TVRI JAMBI, OMBUDSMAN TEMUKAN RUANG KELAS DUA RS MATAHER RUSAKTags : No Tags
Kamis, 03/10/2019
Tags : No Tags
OMBUDSMAN SOROTI SARPRAS PELAYANAN DI RSUD RADEN MATTAHER
OMBUDSMAN SOROTI SARPRAS PELAYANAN DI RSUD RADEN MATTAHERTags : No Tags
Kamis, 03/10/2019
Tags : antimaladministrasi,jawatengah,ombudsman
Penyuluhan hukum pelayanan publik bidang peradilan terkait penyelesaian kasus hukum diluar pengadilan
Semarang- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 02 Oktober 2019 telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum pelayanan publik bertempat di Studio Cakra Semarang TV dengan tema "penyelesaian kasus hukum diluar pengadilan" tekait bidang peradilan.Tags : antimaladministrasi,jawatengah,ombudsman
Senin, 30/09/2019
Tags : ombudsman kendari
Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo, Ombudsman: 13 Polisi Diamankan
Sebanyak 13 polisi saat ini diamankan di Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut penyelidikan terkait tewasnya dua mahasiswa saat terlibat bentrokan di depan gedung DPRD Sultra beberapa waktu lalu.Tags : ombudsman kendari
Jum'at, 27/09/2019
Tags : Perwakilan Jambi
Ombudsman Pantau Instansi Publik
TVRI JAMBI, OMBUDSMAN PANTAU INSTANSI PUBLIKTags : Perwakilan Jambi
Jum'at, 27/09/2019
Tags : ninik rahayu
Ombudsman Kritisi Menristekdikti Soal Sanksi Rektor
Ombudsman Republik Indonesia menilai Mahasiswa sudah sewajarnya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi di muka publik bahkan di dalam kampus. Ombudsman menyebut pernyataan Menristek Dikti Mohamad Nasir yang akan memberikan sanksi bagi Rektor yang mengerahkan Mahasiswa unjuk rasa adalah tidak tepat. Menurut Ombudsman sikap Menristek Dikti justru mampu menodai aspirasi murni Mahasiswa. Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan menindak Rektor yang diduga menggerakkan Mahasiswa untuk turun ke jalan dan ikut aksi unjuk rasa. Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Mohamad Nasir meminta Rektor dan dosen mendorong Mahasiswa untuk menempuh jalur dialog dan bukan mendorong turun ke jalan untuk ikut ujuk rasa.Tags : ninik rahayu
Selasa, 24/09/2019
Tags : Ombudsman NTT
Ombudsman RI Perwakilan NTT Lakukan PVL On The Spot di Kabupaten Belu
Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, Ombudsman melakukan kegiatan 'jemput bola' (19-20 September 2019) melalui Posko Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL On The Spot) di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste, tepatnya di Plaza Pelayanan Perizinan Publik Timor-Atambua, Kabupaten Belu.Tags : Ombudsman NTT
Senin, 23/09/2019
Tags : ninik rahayu
Anggota Ombudsman RI Sebut Ada Potensi Diskriminasi Penanganan Kasus Kematian Munir
TRIBUN-VIDEO.COM - "Ada potensi diskriminasi dalam pengungkapan kasus kematian Munir," Begitu lah kata Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu dalam diskusi publik yang memperbincangkan tentang nasib penuntasan kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). Menurut Ninik, saat ini pemerintah tidak memperlakukan setara antara penyelesaian kasus pembunuhan Munir dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada umumnya. Selain itu, perganrian pimpinan pemerintahan tak kunjung memperlihatkan kejelasan penuntasan kasus yang sudah hampir 15 tahun tak dilanjut. Menurut Ninik, pemerintah tak konsisten menjalankan Keputusan Presiden (Kepres) pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tersebut, khususnya dalam hal transparansi. "Kasus Munir dibuat Kepres, membentuk TPF. Ada yang tidak dijalankan di Kepres ini, yaitu kewajiban mengumumkan hasil akhirnya kepada publik. Artinya, pemerintah tidak transparan dan tidak terbuka terhadap semua temuan yang menjadi komitmen dan dilegitimasi kebijakan pemerintah itu sendiri," tambah Ninik. Sebagaimana diektahui, Munir tewas sekitar 15 tahun lalu karena diracun saat hendak pergi dari Singapura ke Belanda. Dalam kasus tersebut, hanya satu orang yang menjadi terpidana, yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto.(*)Tags : ninik rahayu
Kamis, 19/09/2019
Tags : Dadan S Suharmawijaya
Iuran BPJS Naik, Komisioner Ombudsman RI: Negara yang Harus Menanggung, Bukan Peserta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya, kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR. Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran BJKN kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.Tags : Dadan S Suharmawijaya
