Jum'at, 27/09/2019
Tags : ninik rahayu
Ombudsman Kritisi Menristekdikti Soal Sanksi Rektor
Ombudsman Republik Indonesia menilai Mahasiswa sudah sewajarnya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi di muka publik bahkan di dalam kampus. Ombudsman menyebut pernyataan Menristek Dikti Mohamad Nasir yang akan memberikan sanksi bagi Rektor yang mengerahkan Mahasiswa unjuk rasa adalah tidak tepat. Menurut Ombudsman sikap Menristek Dikti justru mampu menodai aspirasi murni Mahasiswa. Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan menindak Rektor yang diduga menggerakkan Mahasiswa untuk turun ke jalan dan ikut aksi unjuk rasa. Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Mohamad Nasir meminta Rektor dan dosen mendorong Mahasiswa untuk menempuh jalur dialog dan bukan mendorong turun ke jalan untuk ikut ujuk rasa.Tags : ninik rahayu
Selasa, 24/09/2019
Tags : Ombudsman NTT
Ombudsman RI Perwakilan NTT Lakukan PVL On The Spot di Kabupaten Belu
Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, Ombudsman melakukan kegiatan 'jemput bola' (19-20 September 2019) melalui Posko Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL On The Spot) di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste, tepatnya di Plaza Pelayanan Perizinan Publik Timor-Atambua, Kabupaten Belu.Tags : Ombudsman NTT
Senin, 23/09/2019
Tags : ninik rahayu
Anggota Ombudsman RI Sebut Ada Potensi Diskriminasi Penanganan Kasus Kematian Munir
TRIBUN-VIDEO.COM - "Ada potensi diskriminasi dalam pengungkapan kasus kematian Munir," Begitu lah kata Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu dalam diskusi publik yang memperbincangkan tentang nasib penuntasan kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). Menurut Ninik, saat ini pemerintah tidak memperlakukan setara antara penyelesaian kasus pembunuhan Munir dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada umumnya. Selain itu, perganrian pimpinan pemerintahan tak kunjung memperlihatkan kejelasan penuntasan kasus yang sudah hampir 15 tahun tak dilanjut. Menurut Ninik, pemerintah tak konsisten menjalankan Keputusan Presiden (Kepres) pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tersebut, khususnya dalam hal transparansi. "Kasus Munir dibuat Kepres, membentuk TPF. Ada yang tidak dijalankan di Kepres ini, yaitu kewajiban mengumumkan hasil akhirnya kepada publik. Artinya, pemerintah tidak transparan dan tidak terbuka terhadap semua temuan yang menjadi komitmen dan dilegitimasi kebijakan pemerintah itu sendiri," tambah Ninik. Sebagaimana diektahui, Munir tewas sekitar 15 tahun lalu karena diracun saat hendak pergi dari Singapura ke Belanda. Dalam kasus tersebut, hanya satu orang yang menjadi terpidana, yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto.(*)Tags : ninik rahayu
Kamis, 19/09/2019
Tags : Dadan S Suharmawijaya
Iuran BPJS Naik, Komisioner Ombudsman RI: Negara yang Harus Menanggung, Bukan Peserta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya, kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR. Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran BJKN kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.Tags : Dadan S Suharmawijaya
Selasa, 17/09/2019
Tags : ahmad suaedi
Kemenag dan Ombudsman Bersinergi Terkait Jaminan Produk Halal
Ombudsman keluarkan rekomendasi terkait pemberlakuan Jaminan Produk Halal (JPH) pada Selasa (17/9). Terkait rencana pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019 nanti. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama siap menjalankan saran-saran Ombudsman.Tags : ahmad suaedi
Minggu, 15/09/2019
Tags : Malioboro,Pekan,Kepolisian,Yogyakarta
Pekan Pelayanan Publik Ombudsman DIY
Pekan Pelayanan Publik Ombudsman DIY, diadakan di Mall Malioboro, Sabtu (16/09/2019) . Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Armaini,SIK monitoring kegiatan langsung kegiatan tersebut . Dalam Pameran itu Polresta Yogyakarta memberikan pelayanan perpanjangan SIM, SKCK, Sidik Jari dan Surat KehilanganTags : Malioboro,Pekan,Kepolisian,Yogyakarta
Minggu, 15/09/2019
Tags : Festival,Layanan,Publik,Polisi
Pekan Pelayanan Publik Ombudsman DIY
Pekan Pelayanan Publik Ombudsman DIY, diadakan di Mall Malioboro, Sabtu (16/09/2019) . Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Armaini,SIK monitoring kegiatan langsung kegiatan tersebut . Dalam Pameran itu Polresta Yogyakarta memberikan pelayanan perpanjangan SIM, SKCK, Sidik Jari dan Surat KehilanganTags : Festival,Layanan,Publik,Polisi
Jum'at, 06/09/2019
Tags : Ombudsman Jambi
KETERSEDIAAN OBAT RSUD MAYJEN H A THALIB KERINCI HANYA 30 PERSEN
KETERSEDIAAN OBAT RSUD MAYJEN H A THALIB KERINCI HANYA 30 PERSENTags : Ombudsman Jambi
Minggu, 01/09/2019
Tags : iuran BPJS
OMBUDSMAN HARAP ADA PENINGKATAN PELAYANAN
Iuran BPJS kesehatan akan naik 100 persen. Ombusmen mengingatkan, agar BPJS meningkatkan pelayanan.Tags : iuran BPJS
Minggu, 01/09/2019
Tags : ahmad suaedi
Sosiolog: Solusi Rusuh Papua, Kata Kuncinya Hilangkan Rasisme
Eskalasi pergesekan sosial dan politik di Papua hingga kini masih jadi perhatian banyak pihak. Dipicu oleh tindakan rasis yang bengis, merembet pada kekisruhan sosial yang masif. Bagaimana menyembuhkan luka di Papua, agar kita bisa hidup damai berdampingan dengan harmonis. Ikuti berita terbaru di tahun 2019 dengan kemasan internasional berbahasa Indonesia, dan jangan ketinggalan breaking news 2018 dengan berita terakhir dan live report CNN Indonesia di https://www.cnnindonesia.com/tv dan channel CNN Indonesia di Transvision. Dalam tahun politik sekarang ini dan menuju pilpres 2019, CNN Indonesia mencanangkan sebagai Layar Pemilu Tepercaya. Kami akan menayangkan konten-konten politik 2019 secara seimbang untuk mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia yang kami cintai.Tags : ahmad suaedi
