,
Pencarian
-
+
Indonesian
English
Toggle Navigation
ID
EN
BERANDA
PROFIL
SPIP
e-LHKPN
PERWAKILAN
ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
KEPULAUAN RIAU
JAKARTA RAYA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D I YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA BARAT DAYA
PAPUA SELATAN
PAPUA
PAPUA TENGAH
PAPUA PEGUNUNGAN
INFORMASI
INDEKS
Kabar Ombudsman
Kliping Berita
Siaran Pers
Pengumuman
Agenda Pimpinan
Agenda Ombudsman
Artikel
PRODUK
Rekomendasi
Laporan
MoU
Pustaka
PENGADUAN
Prosedur
Pengaduan Umum
Pengaduan Pengadaan Barang Jasa
TESTIMONI
PENGADAAN BARANG JASA
Profil Layanan Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan
Daftar Pengumuman Pengadaan
E-Procurement/LPSE
Laporan Layanan Pengadaan
Kontak Kami
KONTAK
Galeri Video
Home
Galeri
Foto
Video
Rabu, 08/08/2018
OMBUDSMAN PERTANYAKAN DEFISIT APBD KALBAR 600 MILYAR
Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Barat Mempertanyakan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Yang Terancam Defisit Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Sebesar 600 Miliar Rupiah. Selama Lima Tahun Berturut-Turut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berhasil Memperoleh Laporan Wajar Tanpa Pengecualian Atau Wtp Dalam Hal Pengolaan Anggaran. Namun Demikian Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Ini Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Malah Terancam Defisit Sehingga Menjadi Perhatian Serius Bagi Sejumlah Kalangan Diantaranya Ombudsman Ri Perwakilan Kalbar. Sebagaimana Tertera Dalam Surat Gubernur Kalbar Nomor 903 2115 Tapd Potensi Defisit Anggaran Pada Apbd Ta 2018 Sejumlah 600 Miliar Rupiah Lebih. Hal Itu Terjadi Lantaran Dalam Pelaksanaan Apbd Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2017 Dan 2018 Terdapat Sejumlah Target Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Tidak Terealisasi Atau Kurang Penganggaran. Melihat Kondisi Tersebut Ombudsman Memertanyakan Secara Mendalam Terkait Pengelolaan Keuangan Tersebut Dimana Antara Alokasi Atau Pagu Belanja Dengan Pengeluaran Semestinya Sudah Bisa Diprediksi Dari Awal Dan Bahkan Biasanya Ada Anggaran Cadangan. Belanja Daerah Semestinya Disesuaikan Dengan Anggaran Dan Bekerjasama Dengan Dprd Sehingga Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran Dan Perencanaan Pembangunan Dapat Terealisasi. Sebagai Bentuk Transparansi Ombudsman Menuntut Agar Pj. Gubernur Kalbar Dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tapd Dapat Memberikan Penjelasan Tentang Potensi Defisit Anggaran Ini Kepada Seluruh Satuan Kerja. Termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Atau Bpkpd.
Tags : ombudsman,Kalbar,Defisit,APBD
×
Modal title
Here settings can be configured...
×
Masuk ORI
Masuk
Lupa password?
| Belum terdaftar?
daftar disini
atau
Masuk dengan
Facebook
Peta Situs
Profil
Perwakilan Ombudsman
Pengaduan
Regulasi
Informasi
Polling Kebijakan Publik
Testimoni
Pengumuman
Agenda Pimpinan
Artikel
Tracking Pengaduan
Link Terkait/Tautan
Pengadaan Barang dan Jasa
Form Kontak
Ombudsman RI
Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
(021) 2251 3737
Email
humas@ombudsman.go.id
Your browser does not support the audio element.